Otsus Gagal Memberi Ruang untuk Perempuan OAP

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Anike T.H. Sabami menilai kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang berlaku di Tanah Papua selama lebih kurang dua dekade, gagal memberi ruang untuk perempuan asli Papua.

“Otsus gagal karena negara cenderung tidak berpihak pada esensi dari Otsus yaitu keberpihakan, perlindungan, pemberdayaan dan bahkan dalam rangka mendorong kemandirian perempuan dan anak asli Papua,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Senin (10/8/2020).

Berdasarkan pengalaman identifikasi dan advokasi yang dilakukan selama ini, ada begitu banyak kasus pelanggaran HAM baik terhadap perempuan maupun anak asli Papua. Namun, persoalan ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk diselesaikan.

Salah satu contoh adalah kasus perempuan dan anak buta aksara banyak ditemukan di pelosok-pelosok kampung. Hal tersebut lebih dirasakan saat pandemi Covid-19 yang berlangsung cukup lama. Di kawasan perkotaan, kata dia, banyak perempuan dapat mengakses internet dalam membantu proses belajar anak mereka dari rumah.

“Coba kita ke kampung-kampung. Perempuan-perempuan asli tidak bisa baca, apalagi mengajar anakny. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM, karena pendidikan adalah hak dasar setiap manusia,” kata mantan Wakil Ketua MRP Provinsi Papua Barat ini.

Selain itu, pemerintah daerah harus dapat mengatasi masalah asupan gizi perempuan dan anak asli Papua yang hingga kini masih di bawah standar kelaikan.

Di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, kata dia, mengamanatkan perlindungan terhadap perempuan Papua.

“Seorang anak tidak akan terlahir cerdas apabila tidak didukung oleh gizi yang seimbang yang diterima oleh perempuan yang mengandungnya,” ucap dia.

Ia melanjutkan, kehadiran perempuan sangat penting demi keberlangsungan hidup dalam sebuah negara. Sehingga, perlu diformulasikan rencana pembangunan yang menggunakan perspektif perempuan.

“Negara tanpa perempuan ibarat rumah tanpa tiang. Perspektif pembangunan harus mengarah pada perempuan karena perempuan identik dengan dapur, air dan kehidupan,” pungkasnya. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: