Papua Barat akan Seragamkan Harga Rapid Tes

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana menyeragamkan harga rapid test di daerah itu, agar bisa dikendalikan. Payung hukum terkait standardisasi harga rapid test sudah dikeluarkan Kementerian Kesehatan dalam Surat Edaran nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi, tertanggal 6 Juli 2020.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, pemerintah daerah pada prinsipnya mengikuti instruksi pemerintah pusat. Diketahui batasan tertinggi pemeriksaan tes cepat antibodi sesuai edaran Kementerian Kesehatan adalah Rp 150.000.

“Pemerintah pusat sudah keluarkan surat edaran, maka kita (pemerintah daerah, red) akan melaksanakan harga yang sudah ditetapkan itu,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Kamis (9/7/2020).

Dikatakan, apabila daerah memiliki kemampuan untuk memasok alat rapid test untuk kebutuhannya sendiri, maka masyarakat bisa dibebaskan dari ongkos uji rapid test.

“Sehingga masyarakat bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalani pemeriksaan rapid test yang disediakan oleh pemda,” katanya.

Masih Dipertimbangkan

Terpisah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Manokwari menyatakan akan mempertimbangkan pemberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Masyarakat (Yankes) pada Kementerian Kesehatan itu.

Ketua Harian Gustu Covid-19 Kabupaten Manokwari, drg. Henri Sembiring mengatakan surat edaran itu ditujukan ke seluruh wilayah di Indonesia. Namun tidak otomatis diterapkan untuk wilayah seperti Kalimantan, NTT, Maluku dan wilayah timur Indonesia lainnya termasuk Papua dan Papua Barat.

“Harga alat rapid tes saja sudah Rp150 ribu, belum dihitung biaya pengadaan, alat-alat penyerta dan APD serta jasa petugas pengambil darah, jasa analis dan jasa dokter,” ujarnya.

Henri Sembiring menuturkan, pihaknya melalui Sub Bidang Pencegahan Gustu Covid-19 Kabupaten Manokwari sedang melakukan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Manokwari untuk menghitung secara rasional sehingga dapat menentukan tarif rapid test di Manokwari.

Dikatakan, koordinasi yang sedang dibangun itu dimaksudkan guna menyeragamkan tarif rapid test yang ideal dan layak diterapkan di Kabupaten Manokwari.

“Berdasarkan hasil kalkulasi yang mencakup semua komponen yang ada, termasuk APD dan jasa penyedia layanan, disepakti bersama, baru kita usulkan untuk dibuatkan SK Bupati tentang tarif rapid test di Manokwari,” terang dia.

Menurutnya, jika harga tarif rapid tes sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran Dirjen Yankes diberlakukan begitu saja di daerah, akan berdampak langsung pada kinerja Gustu Covid-19 Kabupaten Manokwari, lantaran selama ini pelayanan uji rapid tes dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan bukan milik pemerintah daerah.

“Jika diterapkan mereka pasti akan berhenti karena merugi. Hal itu tentu akan menyulitkan daerah karena semua pasti akan dibebankan kepada gugus tugas,” ujarnya.

Mantan Kadis Kesehatan Kabupaten Manokwari itu menyebutkan, pihaknya memprioritaskan pemberian pelayanan rapid tes kepada masyarakat yang sudah melakukan kontak langsung dengan pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan juga kepada pelajar dan mahasiswa yang hendak kembali ke tempat studinya.

“Kami tidak mengurus para pelancong atau warga yang hendak melakukan perjalanan keluar daerah. Mereka yang hendak melakukan perjalanan ikut rapid tes mandiri di pihak swasta,” tukasnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga tengah berupaya untuk mendatangkan ribuan alat rapid tes yang masih belum mencukupi kebutuhan rencana rapid tes massal bagi warga Manokwari guna persiapan menuju tatanan kenormalan baru (New Normal).

Harga kelewat mahal

Sebelumnya, Selasa (7/7/2020), Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam kunjungan kerja bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ke Manokwari, dalam tatap muka dengan pemerintah daerah dan masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat terkait tingginya harga tes cepat Covid-19 di Papua Barat.

Terawan Agus Putranto menyebutkan sebanyak 12 ribu alat rapid test telah dikirim ke Papua Barat melalui Gugus Tugas Covid-19 Nasional. Bantuan alat rapid test itu dimaksudkan untuk bantu pemerintah daerah mempercepat penanganan penyebaran Covid-19 di Papua Barat.

“Bantuan alat rapid test ini dikirim bersamaan dengan alat PCR, yang saat ini tengah dilatih tenaga operatornya di Makassar,” kata Terawan.

Pantauan Papua Barat News di Manokwari pada Kamis (9/7/2020), warga yang ingin bepergian dari Manokwari diwajibkan mengantongi surat izin keluar. Surat itu dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manokwari. Untuk mendapatkan surat tersebut, mereka harus memperlihatkan surat keterangan uji tes cepat Covid-19 yang menunjukkan hasil nonreaktif.

Oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manokwari, hanya beberapa rumah sakit dan klinik yang direkomendasikan. Di luar itu, tidak akan diterima. Informasi yang dihimpun, harga tes cepat bervariasi mulai dari Rp 400.000 hingga Rp580.000. Sebelumnya, harga rapid tes sempat mencapai Rp 650.000. (PB22/PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: