Pemerintah Diminta Tuntaskan Tunggakan Upah Guru

MANOKWARI, papuabaratnews.coPemerintah daerah diminta untuk segera menyelesaikan pembayaran tunggakan upah 1.400 guru honorer SMA/SMK se-Provinsi Papua Barat selama delapan bulan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengatakan, pembayaran upah tenaga guru honorer menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan. Persoalan ini perlu diseriusi oleh pemerintah, karena berkaitan erat dengan masa depan pendidikan anak-anak di Papua Barat.

“Tunggakan ini harus segera dibayar, tidak boleh lama. Kita minta Dinas Pendidikan segera menangani masalah ini sehingga tidak berlarut-larut,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Rabu (2/9/2020).

Orgenes menegaskan, kesejahteraan tenaga guru dan tenaga kesehatan perlu diprioritaskan. Selain itu, dua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar yang juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar mereka. Apalagi yang selama ini telah mengabdi di daerah pedalaman dan terpencil. Ini sangat memprihatinkan,” paparnya.

Ia melanjutkan, dampak dari penundaan pembayaran upah tersebut akan mempersulit tenaga guru honorer baik di pedalaman maupun di perkotaan memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti, makan, minum dan kebutuhan sehari-hari. Pihaknya berencana akan memanggil instansi terkait untuk meminta penjelasan atas penunggakan upah selama delapan bulan itu.

“Sebagai lembaga melalui komisi terkait, kita akan panggil dinas pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini karena menyangkut masa depan anak Papua,” ujar dia.

Telah diberitakan media ini sebelumnya, ribuan tenaga guru honorer itu belum menerima upah terhitung sejak Januari sampai Agustus 2020.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Papua Barat, Elimelek Wayoi mendesak Gubernur Papua Barat untuk segera mengambil kebijakan untuk menyelesaikan tunggakan upah guru honorer itu.

“Tenaga honorer kita sebanyak 1.400 an belum menerima upah kerja selama delapan bulan, nilainya mencapai Rp53 miliar,” ujarnya, Sabtu (29/8/2020).

Ia menerangkan, masalah keterlambatan pembayaran gaji guru honorer di Papua Barat sudah sering terjadi. Sejumlah tenaga guru merasa kecewa dan mengancam hendak berunjuk rasa.

Dari hasil koordinasi dengan gubernur, kata dia, telah disepakati untuk pembayaran upah 1.400 guru honorer selama enam bulan. Gubernur juga telah meminta Dinas Pendidikan menyerahkan data jumlah guru honorer di Papua Barat.

“Gubernur sudah meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan agar upah guru honorer segera dibayarkan untuk 6 bulan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba, menuturkan, pemerintah provinsi siap membayar seluruh tunggakan gaji guru honorer SMA/SMK dan sederajat di Papua Barat, pada tahun 2020. Meskipun sebelumnya, hasil kesepakatan yang dilakukan antar pemda kabupaten/kota dan pemprov pada raker Bupati se-Papua Barat awal 2019 di Sorong Selatan memutuskan bahwa gaji tenaga guru honorer dibayarkan oleh pemda kabupaten/kota. Pemda kabupaten/kota pun sebenarnya telah berupaya merealisasikan keputusan tersebut, namun tidak memiliki dasar hukum serta pihak SMA/SMK tidak memiliki rekening.

“Karena berdasarkan UU No 23 Tahun 2004, semua sudah diserahkan ke provinsi,” ucap dia.

Jumlah guru honorer di Papua Barat diperkirakan melebihi 1.800 orang. Total anggaran yang dikucurkan untuk upah guru honorer mencapai Rp55 miliar, namun baru akan dibayarkan melalui APBD Perubahan. Sebab, tidak dianggarkan dalam APBD Induk 2020.

“Sebenarnya bisa dibayar dari dana Otsus, yang penting ada dasar hukum dari provinsi untuk kabupaten/kota terkait pembayaran gaji guru honorer ini,” tutup dia. (PB22)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 3 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: