Pemprov Cek Kesiapan Pemekaran Kampung di Mansel

RANSIKI, papuabaratnews.co – Tim Asistensi Biro Pemerintahan Setda Papua Barat mengecek kesiapan pemekaran kampung di Distrik Momi Waren, Jumat (18/9/2020). Kampung pemekaran yang didatangi tim asistensi adalah Kampung Waryap.

Kepala Biro Pemerintahan Papua Barat, Agustinus Rumbino, membenarkan kehadiran tim asistensi di Kabupaten Manokwari Selatan, untuk mengecek kesiapan sejumlah kampung yang hendak dimekarkan.

“Ini merupakan tahapan yang harus dilaksanakan. Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten kelima yang kami tinjau. Kami ingin memastikan kampung-kampung persiapan pemekaran di daerah ini. Setelah Mansel, tim asistensi juga akan melakukan pengecekan ke Kaimana dan Bintuni dan kabupaten lainnya,” terang dia.

Agustinus menerangkan, setelah melihat administrasi dan meninjau langsung di lapangan, tahap berikutnya adalah pihaknya akan memverifikasi, guna memastikan apakah kampung-kampung persiapan itu benar-benar memenuhi syarat sebelum diterbitkan nomor registrasi. Begitu nomor registrasinya keluar akan dilaporkan ke Kemendagri dan ditetapkan menjadi kampung definitif.

“Kami berharap masyarakat harus mengikuti prosedur yang ada baik administrasi maupun prosedur lainnya,” kata Rumbino.

Lebih lanjut, Agustinus mengatakan pemekaran kampung bertujuan untuk mempercepat laju pembangunan di kampung. Apalagi, atensi Pemerintah Provinsi Papua Barat tertuju pada pembangunan kampung-kampung.

“Rakyat pasti ingin jalan mulus, mengurus KTP cepat mereka tidak begitu peduli apa nama daerahnya, yang penting menyentuh langsung kepada rakyat, maka pemekaran kampung itu perlu,” kata dia.

“Kalau bisa desa di Jabar jumlahnya 10 ribu. Apa yang terjadi? Satu desa dapat bantuan yang lebih besar dan masyarakat desa akan merasakan manfaat yang lebih besar juga,” lanjutnya.

Secara prinsip pemekaran kampung dibenarkan UU selama alur pemekarannya sesuai prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan UU no 6/2014 tentang Desa. Tujuan pemekarannya harus berdasarkan urgensi semangat membangun kampung guna meningkatkan kualitas kampung itu sendiri.

Tentunya agar dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang lebih terukur, bukan upaya mengejar dana desa atau kepentingan politik.  Sebab percepatan pembangunan tidak akan terwujud apabila dalam proses pemekaran terselip niat terselubung lain. Itu sebabnya, daerah harus lebih berhati-hati dalam memberikan persetujuan pemekaran kampung.

“Harus faham ketika memverifikasi usulan pemekaran dari bawah. Jika ada lima persyaratan pemekaran kampung misalnya, kalau bisa semua harus terpenuhi,” katanya. (PB24)

***Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 21 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: