Pemprov Gelar FGD Penggunaan Dana Otsus

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), menggelar Focus Group Discussion (FGD), pada Selasa (25/8/2020). Tujuan FGD ini untuk membahas penggunaan dana Otsus tahun 2019 di dua bidang, yakni pendidikan dan kesehatan.

“FGD ini penting karena melihat dua bidang sentral yang diamanatkan dalam UU otsus yakni pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya perlindungan hak dasar orang asli Papua sesuai amanat UU 21 Tahun 2002 untuk Papua,” ujar Kepala Biro Administrasi Pelaksanaan Otsus Setda Papua Barat, Abner Singgir, Selasa (25/8/2020).

Abner melanjutkan melalui pembahasan bersama dengan dua instansi terkait yakni pendidikan dan kesehatan diharapkan adanya kesepahaman dalam penggunaan dana otsus ke depan baik dari sisi regulasi maupun penggunaannya. Menurutnya dua hal ini  sangat penting menjadi perhatian serius pemda kabupaten/kota di Papua Barat.

“Kita harapkan FGD ini akhirnya menghasilkan kesepahaman di tiap instansi wajib memiliki data atau dokumen terkait regulasi dan pemanfaatan dana otsus sesuai peruntukannya,” urainya.

Ia menyebutkan, data atau dokumen terkait regulasi dan pemanfaatan dana Otsus harus dimiliki sebagai dasar pertanggungjawaban kepada publik. Akurasi data tersebut, perlu diumumkan ke publik. Sehingga, masyarakat mengetahui dan memahami pemanfaatan dana Otsus di sektor pendidikan. Hal serupa juga berlaku untuk sektor kesehatan dan infrastruktur dasar di Papua Barat.

Contohnya di sektor pendidikan itu, besaran alokasi dana afirmasi untuk pendidikan putra-putri asli Papua baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri harus jelas. Kemudian, jumlah lulusan putra/putri asli Papua yang dibiayai dari dana Otsus.

“Kita harus punya data atau dokumen sebelum memasuki evaluasi yang akan dilakukan di tahun 2021. Sehingga, ketika kita berbicara ada dasarnya yaitu data,” tandasnya.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur, Robert Rumbekwan, berharap FGD yang dilakukan mampu menangkap aspirasi dan isu penting dari sektor pendidikan dan kesehatan.

“Pertemuan ini sangat penting untuk melihat sejauh mana isu yang tengah berkembang dan fokus ke depan terkait evaluasi pelaksanaan dana otsus bagi afirmasi bidang pendidikan dan kesehatan di Papua Barat,” ucapnya.

Nantinya, kata dia, hasil yang dirumuskan dalam FGD terkait penyiapan data dan dokumen di masing-masing instansi teknis pengguna dana otsus segera ditindaklanjuti dengan kajian akademis. Supaya, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Papua Barat.

“Menghasilkan sebuah rekomendasi yang dapat dikaji secara ilmiah. Rekomendasi harus dapat diwujudkan dalam bentuk regulasi dan kebijakan khusus baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News, Edisi Rabu 26 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: