Pemprov Tindaklanjuti 10 Catatan KPK

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat serius menindaklanjuti sepuluh catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan dalam Evaluasi Hasil Monitoring Control Of Prevention (MCP) antara Pemprov dan KPK waktu lalu.

Keseriusan ini terbukti dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor), yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan didampingi Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono dan Asisten III Bidang Administrasi Setda Provinsi Papua Barat, Raymond Yap. Rakor ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan mengatakan rakor dilaksanakan guna menindaklanjuti catatan KPK terkait pengelolaan aset Pemprov baik tanah, kendaraan maupun managemen ASN.

“Rakor ini adalah lanjutan dari pertemuan dengan KPK kemarin. Ada 10 item yang harus diselesaikan, di antaranya terkait kendaraan yang sudah sejak tahun lalu belum selesai,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News, Selasa (18/8/2020).

Sekda menyebutkan salah satu topik yang masuk dalam pembahasan yakni pengelolaan dan pelimpahan aset bergerak seperti kendaraan bermotor bagi pejabat eselon III dan Direktur Rumah Sakit. Bagi dia, kendaraan bermotor yang telah disita oleh KPK dan diambil kembali akan diproses ulang sehingga peruntukannya tepat bagi pejabat yang benar-benar membutuhkan.

“Pejabat eselon III yang baru dilantik wajib dikasih seperti pejabat eselon III dan direktur wajib menerima kendaraan,” urainya.

Nataniel mengatakan, sasaran lain dari rakor selain membahas persoalan aset kendaraan bermotor. Persoalan tanah juga masuk dalam salah satu  pembahasan. Menurutnya pembahasan tanah milik Pemprov akan dilakukan kembali guna menata seluruh aset daerah yang menjadi wewenang Pemprov Papua Barat.

“Kita sekaligus mengecek status dari aset tersebut misalnya tanah. Apakah sudah bersertifikat atau belum, jika sudah maka sertifikat dari dinas harus diserahkan kepada Badan Keuangan dan dipegang oleh bidang aset,” paparnya.

Dia mengungkapkan mekanisme tata kelola kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat akan dilakukan kembali guna menekan angka kerusakan kendaraan yang menyebabkan besarnya pengeluaran daerah. Mekanisme pengelolaan ke depan akan didorong kepada gubernur melalui sistem pinjam pakai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Upaya ini dilakukan guna menekan potensi kerusakan yang menyebabkan penyusutan harga jual kendaraan bermotor saat dilakukan pelelangan.

“Managemen tata kelola aset kendaraan akan masuk dalam poin pembahasan. kita imbau kepada pemegang kendaraan untuk patuh mengikuti instruksi kami dengan cara kendaraan tersebut akan kita beri tanda khusus sehingga mudah terlacak. Jika kemudian dibutuhkan untuk dilakukan pelelangan maka kendaraan tersebut dapat ditarik kembali,” pungkasnya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: