Pengelolaan Dana Otsus Dinilai Tidak Tepat Sasaran

  • Data Jumlah OAP tidak Jelas

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dikucurkan Pemerintah pusat bagi Provinsi Papua Barat selama ini dinilai belum tepat sasaran. Hal itu disebabkan tidak ada kejelasan data terkait jumlah orang asli Papua yang ada di Bappeda dan Biro Otsus Setda Papua Barat.

Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus, Robert Rumbekwan mengatakan, sampai saat ini tidak ada data pasti berapa banyak jumlah OAP di Papua Barat. Ketiadaan data ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran alokasi dana otsus bagi orang Papua di wilayah itu.

“Saya melihat sampai saat ini rencana pendataan orang asli Papua oleh Bappeda dan Biro Otsus belum dilakukan. Sehingga, kita tidak tahu berapa banyak orang asli Papua di Papua Barat,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Selasa (25/8/2020).

Robert Rumbekwan menyebutkan, dari jumlah penduduk di Papua Barat yang telah mencapai 1.447.000 jiwa, tidak dapat diklasifikasi berapa banyak orang asli Papua di Papua Barat. Kondisi ini menyebabkan pengalokasian dana otsus bagi orang asli Papua menjadi tidak tepat sasaran dan bias.

Menurutnya, dana otsus seharusnya dimanfaatkan dengan benar untuk  pemberdayaan, perlindungan dan penghormatan hak dan martabat orang asli Papua. Dia mencontohkan pengelolaan dana otsus untuk sektor pendidikan dan kesehatan sejak tahun 2009 hingga 2020 belum berjalan semestinya. Untuk sektor pendidikan yang seharusnya 30% dan kesehatan yang seharusnya 15%, justru tidak tercapai. Sektor Pendidikan selama ini baru menerima 13,31% atau Rp 706.721.802.405, sementara sektor kesehatan menerima 7,19% atau Rp 381.962.496.415, dari total dana otsus yang mencapai Rp 34.414.026.092.807,00.

“Harus ada data yang akurat sehingga penyusunan program yang dilaksanakan berdasarkan data yang ada,” jelasnya.

Ia menyatakan proses pendataan orang asli Papua di Papua Barat belum terlambat dilakukan. Karena sekalipun kucuran dana otsus akan selesai di tahun 2021 mendatang seluruh pihak diharapkan sigap menyikapi kondisi ini. Dia menerangkan gubernur dapat mendesak para bupati/wali kota untuk segera melakukan pendataan terhadap orang asli Papua melalui instansi teknis di daerah. Tidak hanya pemerintah daerah semata, dia bahkan menyatakan jika Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga adat perwujudan orang asli Papua dapat melakukan pendataan.

“Belum terlambat dan tidak terlambat kalau kita mau sungguh-sungguh sehingga kita bisa mulai dari awal agar kita tahu jumlah orang asli Papua itu berapa, yang sekolah berapa, yang sakit berapa, yang kekurangan sandang pangan berapa sehingga program yang dijalankan tepat sasaran,” paparnya. (PB22)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News, Edisi Rabu 26 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: