Penolakan Penetapan 11 Kursi DPR-PB Jalur Otsus Terus Berlanjut

MANOKWARI,  papuabaratnews.co– Sejumlah perwakilan masyarakat dari wilayah Adat Teluk Bintuni, Fakfak dan Manokwari memprotes hasil penetapan 11 kursi DPR Papua Barat jalur Otsus. Mereka memprotes hasil penetapan panitia seleksi lantaran dinilai tidak adil dan transparan.

Aksi protes yang dilakukan di kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Jumat (10/7/2020) itu diterima langsung oleh Ketua  MRPB, Maxsi Nelson Ahoren.

Sekretaris Jenderal Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Agustinus D. Orosomna, mengatakan pihaknya menolak 11 nama anggota DPR otsus hasil penetapan Panitia Seleksi karena dinilai tidak mengakomodir masyarakat 7 Suku dari wilayah Teluk  Bintuni.

“Kami datang ke MRP bawa aspirasi karena kami menilai tidak ada keadilan untuk kami di Teluk  Bintuni khususnya masyarakat Sow dan Moskona,” ujarnya dalam keterangan persnya.

Agustinus menyesalkan masuknya Dominggus Adrian Urbon yang justru tidak direkomendasikan oleh Lembaga Adat 7 Suku di wilayah Teluk Bintuni. Padahal diakuinya mandat masyarakat 7 Suku telah diberikan kepada Arnoldus Yerkohok. Karena itu dia meminta agar MRPB segera mengambil langkah cepat untuk menempuh jalur hukum terkait putusan hasil pansel DPR Fraksi Otsus  Provinsi Papua Barat.

“Kami atas nama 7 Suku dan khususnya dua Suku yang ada di Bintuni yakni Moskona dan Sow,  menolak dengan tegas hasil penetapan DPR Otsus untuk wilayah Teluk Bintuni,” ujarnya.

Ketua MRPB,  Maxsi Nelson Ahoren menerima seluruh aspirasi masyarakat yang menolak hasil penetapan 11 anggota DPR Otsus Provinsi Papua Barat. Dia lalu mengatakan langkah selanjutnya yakni pihaknya akan melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari.

“Masyarakat mereka hari ini sudah kumpul KTP dan sudah siap gugat ke PN Manokwari,” katanya.

Maxsi mengungkapkan MRPB menunggu sikap Gubernur Papua Barat menangapi tuntutan penolakan masyarakat. Menurutnya jika Gubernur tetap pada pendirian maka MRPB akan melakukan gugatan Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 melalui Kuasa Hukum Jonson Panjaitan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau hasil dari sini tidak memuaskan maka kami akan gugat Raperdasus 4 Tahun 2019, itu di Jakarta,” terangnya.

Terpisah, Penasehat Hukum Gubernur Papua Barat, Yan Christian Warinussy, menegaskan jika proses seleksi anggota DPR PB jalur Otsus adalah kewenangan penuh pansel. Karena itu, 11 nama anggota DPR PB jalur Otsus yang sudah ditetapkan itu akan diajukan oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Mendagri.

“Jika ada gugatan yang hendak dilakukan maka sesuai hukum acara peradilan tata usaha Negara (PTUN) maka yang dapat digugat adalah Mendagri sementara Gubernur akan terlibat sebagai tergugat intervensi,” tuturnya.

Warinussy mengingatkan jika hendak mempersoalkan aturan pelaksanaan seleksi keanggotaan DPR Otsus jalur pengangkatan seperti Perdasus Nomor 4 Tahun 2019. Maka langkah hukum yang hendak ditempuh tidak diarahkan kepada Gubernur melainkan dengan melakukan uji materil (judicial revieuw)  ke Mahkamah Agung RI.

“Perdasus adalah produk hukum daerah yang kedudukannya setingkat di bawah Undang-Undang yang hanya bisa diuji materilkan ke Mahkamah Konstitusional (MK), ” pungkasnya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: