Percepat Rencana Aksi Evaluasi Izin Sawit di Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong percepatan pelaksanaan rencana aksi (renaksi) evaluasi izin perkebunan kelapa sawit yang telah disepakati di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Kamis (25/2/2021).

“Dari evaluasi yang dipaparkan 25 Februari lalu, sudah jelas potret ketidakpatuhan 24 izin perkebunan untuk ditindaklanjuti oleh pemberi izin. Artinya, kalau sudah jelas ada pelanggaran, siapapun penerbit izinnya, tentunya para Bupati tinggal melanjutkan kesepakatan-kesepakatan,” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria, secara daring pada pertemuan pertama rapat tindak lanjut, Selasa (20/4/2021).

Adapun kesepakatan rencana aksi itu dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pertama, ada 6 perusahaan yang akan dilakukan pencabutan izinnya dengan penerbitan SK Bupati dalam kurun waktu 30 hari. Kedua, direkomendasikan pencabutan IUP, izin lokasi dan izin lingkungan 10 perusahaan sawit dengan target waktu 60 hari. Ketiga, tindak lanjut dalam waktu 120 hari sampai dengan Desember 2021 sudah dilaksanakan sesuai dengan konteks permasalahan masing-masing.

Turut hadir dalam rapat tindak lanjut tersebut mewakili instansi masing-masing di antaranya Kepala Balai Gakkum Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Perwakilan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Papua Barat, Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, Kepala KPP Pratama Sorong, Kepala KPP Pratama Manokwari, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Inspektur Provinsi, Para Bupati dan Kepala Dinas di 8 Kabupaten/Kota.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nataniel D. Mandacan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Teluk Bintuni yang telah menindaklanjuti kesepakatan itu dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati pencabutan izin.

“Kami juga mengapresiasi Bupati Sorong dan Bupati Teluk Wondama yang telah membentuk tim implementasi renaksi review perijinan sawit yang di daerahnya,” ujarnya.

Nataniel menjelaskan perusahaan kelapa sawit yang ada di Papua Barat berjumlah 24 perusahaan, dengan total luas wilayah konsesi 576.090,84 hektare yang tersebar di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Maybrat dan Fakfak.

“Diperkirakan terdapat kurang lebih 103.423,03 hektare potensi tanah terlantar dari sektor pekebunan sawit dikarenakan dari total luas konsesi baru kurang lebih 71.422,54 hektare yang telah ditanami atau dikelola. Sementara sekitar 174.845,57 hektar tanah yang telah memperoleh HGU oleh 11 perusahaan belum dimanfaatkan dan perlu mendapat perhatian,” papar Nataniel.

Dari sisi penerimaan daerah, lanjut Nataniel, pemerintah hanya menerima pajak PBB-P3 dari 17 ribu hectare, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki perkebunan kelapa sawit.  Padahal PBB-P3 wajib dibayarkan oleh pelaku usaha yang sudah ber-IUP.

“Karena itu, terkait dengan potensi menyelamatkan 383.431,05 hektare dari hasil evaluasi perizinan dan potensi mendorong pengelolaan oleh masyarakat adat, maka  diperlukan dukungan pemerintah daerah,” harap dia.

Wakil Bupati Sorong Suka Harjono mengatakan, sesuai arahan Bupati Sorong maka pihaknya akan menerbitkan SK pencabutan izin empat perusahaan yang ada di kelompok dua sebelum 30 April 2021.

Adapun empat perusahaan itu adalah PT IKL dengan luas konsesi 34.400 hektare, PT PLA dengan luas konsesi 15.631 hektare, PT CPP dengan luas konsesi 15.671 hektare, dan PT SAS dengan luas konsesi 40.000 hektare.

“Sedangkan tiga perusahaan lain yang ada di kelompok tiga juga akan dicabut namun akan didahului Surat Peringatan 1, 2, 3 dan mempertimbangkan kondisi di lapangan,” terang Suka Harjono.

Permasalahan pajak

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Manokwari TB Sofiuddin menyebutkan sejumlah permasalahan terkait pembayaran pajak bagi perusahaan pemegang izin, di antaranya adalah belum semua objek pajak termasuk PBB teradministrasikan dengan baik dan belum semua wajib pajak memiliki IUP.

Kepala KPP Pratama Sorong Panca Kurniawan mengaku bahwa dari 79 objek pajak seluruh sektor SDA dengan total tunggakan Rp 16,3 Miliar, khususnya 23 objek pajak perkebunan termasuk sawit masih memiliki tunggakan pembayaran pajak sebesar Rp6,1 miliar.

“Kita bisa mendapatkan potensi dari pajak penghasilan atas tenaga kerja tentu PPH 21. Juga bilamana ada transaksi-transaksi withholding terkait persewaan di samping PBB-nya. Selain itu, tambahan regulasi dari pemda juga sangat membantu kami agar setiap yang berusaha di sana membayar PPH karyawannya di lokasi,” terang Panca.

Pada akhir pertemuan secara daring itu, Dian lalu meminta Dinas Perkebunan menjadi wali data karena pentingnya pendokumentasian setiap kerja kolaborasi. “Kami juga mengingatkan pemda untuk melibatkan APIP,” pungkasnya. (PB1)

 

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 21 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: