Perbankan di Papua Barat Tumbuh Positif

  • Kredit produktif minim

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Di tengah ancaman pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), intermediasi perbankan konvesional di Provinsi Papua Barat tetap menunjukan perfoma yang stabil.

Hal ini tercermin dari adanya peningkatan aset, penyaluran kredit yang tumbuh positif, peningkatan DPK (Dana Pihak Ketiga) serta terjaganya rasio NPL (Non Perfoming Loan) atau kredit macet pada level terendah.

“Sejak adanya Covid dari Februari sampai sekarang, perbankan masih tumbuh positif,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua & Papua Barat Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak, saat menggelar konfrensi pers di Manokwari, Senin (13/7/2020).

Dia menjelaskan, total aset perbankan periode Mei 2020 tumbuh Rp23,4 triliun atau meningkat sebesar 7,17% (year on year/yoy) jika dibandingkan dengan Mei 2019 yang tercatat Rp21,6 trilun. Kemudian, penyaluran kredit Mei 2020 tumbuh sebesar 7,17% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp13,08 triliun meningkat dari Mei 2019 yang tercatat Rp12,02 triliun.

“Ada peningkatan kredit sekitar Rp1 triliun. Ini menandakan di Papua Barat, roda ekonomi masih berputar,” terang Adolf.

Selanjutnya, DPK yang dihimpun oleh pihak perbankan dari masyarakat di wilayah setempat tumbuh menjadi Rp16,5 triliun atau meningkat sebesar 8,08% (yoy) jika dibandingkan dengan periode Mei 2019 yang mencapai Rp12,02 triliun.

“DPK itu mencerminkan ketahanan masyarakat terhada pengelolaan uangnya. Chasflow dari pengusaha juga dapat terjaga,” tutur dia.

Ia melanjutkan, kebijakan relaksasi kredit yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional memberikan dampak positif terhadap NPL perbankan di masa pandemi. Kebijakan ini akan berakhir hingga Maret 2021 mendatang.

OJK mencatat, NPL perbankan di Papua Barat periode Mei 2020 sebesar 2,96% (yoy) lebih rendah dari NPL Mei 2019 yaitu 3,18%.

“Kalau kita tidak melaksanakan kebijakan ini, NPL bank pasti naik, terjun bebas. Dampaknya, ada peningkatan pencadangan bank dan banknya semakin rugi,” ucap dia.

Penyaluran kredit produktif minim

Penyaluran kredit dari perbankan kepada sektor produktif di Papua Barat, masih sangat minim.

Untuk itu, OJK berharap peran aktif pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam melakukan pendataan terhadap pelaku usaha di wilayah setempat dapat dioptimalkan.

Sebab ketersediaan data pelaku usaha, akan mempermudah perbankan menganalisa tingkat resiko pengembalian kredit dan pemilihan calon debitur potensial dari sektor produktif itu sendiri.

“Pemda harus punya database calon-calon debitur (Pengusaha) di seluruh Papua Barat. Nanti, perbankan akan melihat pelaku usaha yang potensial,” jelas Adolf.

OJK mencatat periode Mei 2020, penyaluran kredit didominasi sektor konsumtif yang tumbuh menjadi Rp5,94 triliun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Mei 2019 sebesar Rp5,18 triliun. Disusul oleh kredit perdagangan yang juga meningkat menjadi Rp2,54 triliun apabila dibandingkan peridoe Mei 2019 (Rp2,7 triliun). Selanjutnya, ada kredit KPR tercatat Rp1,59 triliun lebih tinggi dari Mei 2019 sebesar Rp1,64 triliun.

“Kredit konstruksi meningkat menjadi Rp706 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp728 miliar, dan kredit yang lain tergolong kecil,” terang dia.

Menurut Adolf, penyaluran kredit konsumtif yang terus meningkat tidak akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi kreatif. Dengan demikian, diharapkan sinergitas pemerintah daerah dalam penyediaan data pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif.

“Pengusaha kecil itu akan naik jadi pengusaha menengah, jika usahanya berjalan baik akan naik jadi pengusaha besar,” ujar dia.

“Kembangkan dulu data pengusaha di setiap kabupaten/kota di Papua Barat ini,” kata Adolf menambahkan. (PB15)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: