Potensi Maraknya Praktik Politik Uang Pilkada

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Praktik money politic atau politik uang berpotensi meningkat pada Pilkada 2020 karena digelar di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, kepala daerah yang akan maju kembali dalam pilkada rawan menyalahgunakan kewenangan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manokwari, Syors A. Prawar, politik uang tidak mencerdaskan masyarakat dalam berdemokrasi. Praktik politik uang hanya membuat demokrasi menjadi tidak berkualitas.

“Politik uang itu tidak mencerdaskan dan bukan budaya kita,” ujarnya di hadapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari bersama Tim Pemenang dan Partai Pendukung serta sejumlah mitra kerja di Manokwari, Kamis (10/9) pekan lalu.

Syors menyebutkan politik uang adalah proses pembodohan politik oleh elite kepada rakyat. Itu bukan budaya orang Papua sehingga pelanggaran terhadapnya adalah bentuk pengingkaran terhadap budaya.

“Calon menang karena kualitas dan hasil kerja yang baik bukan karena punya banyak uang,” tegasnya.

Dia mengatakan, pemimpin yang lahir dari politik uang adalah pemimpin yang tidak bersih. Akibat yang ditimbulkan dari memilih pemimpin yang tidak bersih adalah ketidakberpihakan mereka dalam setiap persoalan masyarakat di kemudian hari. Hal itu terjadi karena mereka akan beranggapan kalau dukungan yang diberikan masyarakat sudah terbayar dengan uang.

Dikatakannya, semua kandidat yang maju dan bertarung dalam perhelatan Pilkada adalah putra-putra terbaik yang siap membangun Manokwari menjadi daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Sehingga harus menggunakan cara-cara yang baik dan berkualitas dalam merebut simpati masyarakat. Masyarakat diharapkan bijak dan cerdas menggunakan hak pilihnya.

“Kalah dan menang tetap senang. Jangan kalah suanggi bermain,” ujarnya.

Dia menegaskan pihaknya sudah berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang terjadi. Semua kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan di seluruh tahapan mulai dari pendaftaran hingga waktu pencoblosan menjadi perhatian serius dari Bawaslu.

“Hal itu sudah diamanatkan dalam Perbawaslu No. 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” lanjut dia.

Dalam hal penindakan terhadap kecurangan atau pelanggaran di TPS, Syors menjelaskan, hanya ada dua alternatif yaitu melakukan pemungutan suara ulang pada TPS yang bersangkutan atau menjalankan proses hukum.

“Kita akan proses secara hukum apabila pelanggaran tersebut mengarah pada tindak pidana,” tukasnya.

Modus politik uang

Ketua Bawaslu RI, Abhan, menyebutkan modus politik uang dapat berupa pembagian uang, pembagian sembako, dan pembagian voucher. Dalam kondisi Covid-19, modus politik uang juga bisa saja dalam bentuk pemberian bantuan alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), maupun bantuan sosial (bansos).

“Karena kondisi pandemi ini ekonomi kurang baik maka potensi money politic juga bisa tinggi dibanding kondisi pada pilkada-pilkada sebelumnya. Karena ada relasinya, relasi antara kondisi ekonomi dengan itu,” ujar Abhan dalam diskusi virtual ‘Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun?’, awal Juli 2020 lalu.

Namun, Abhan menuturkan, tindakan politik uang harus memenuhi unsur mengajak pemilih untuk memilih kandidat calon kepala daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan undang-undang. Sehingga dapat dibedakan antara sedekah dan politik uang.

Ia menjelaskan, ada perbedaan regulasi soal larangan politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut Abhan, larangan tindakan politik uang lebih tegas di UU Pilkada.

Pertama, dalam UU Pemilu, unsur yang dilarang bergantung pada tahapan pilkada yang sedang berlangsung. Sedangkan, dalam UU Pilkada, ketentuan unsur yang dilarang itu setiap orang, jadi tidak dibedakan antara tim kampanye dan calon kepala daerah.

“Di Undang-Undang 10 2016 unsurnya jelas setiap orang. Jadi siapapun bisa kena dugaan politik uang. jadi tidak mengenal tahapan kampanye, masa tenang maupun pada hari H pemungutan,” tutur Abhan.

Kedua, dalam UU Pemilu sanksi dikenakan kepada pemberi uang atau materi. Sedangkan, dalam UU Pilkada, sanksi dijatuhi kepada dua pihak yakni pemberi dan penerima.

Tanggung jawab semua pihak

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari mengatakan, permasalahan politik uang yang masih marak terjadi di lapangan tidak hanya tugas Bawaslu dan KPU, melainkan juga tanggung jawab partai politik dan masyarakat. Apabila masyarakat menyatakan tidak mau menerima misalnya serangan fajar, maka budaya tersebut akan tertanam di masyarakat untuk menolak segala praktik money politic.

Menurut Hasyim, dari segi aspek hukum dan kelembagaan penegakan hukum masih banyak terdapat celah. Regulasi soal larangan politik uang yang tidak diatur rigid dalam undang-undang karena bergantung pada kepentingan pembuat aturan itu sendiri.

Sebab, setiap pengaturan dan larangan itu tentunya menyasar peserta pilkada atau pemilu, termasuk partai politik. Sementara, pembuat undang-undang itu sendiri merupakan anggota partai politik.

“Ketika ada orang yang mau menentang penegakan hukum terhadap money politic bisa menjadi alat atau sarana untuk menolak kerangka hukum itu. Karena aspek pembuktiannya kemudian perdebatan hukum sampai ke situ,” ujar Hasyim dalam kesempatan yang sama. (PB25)

***Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 14 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: