Prioritaskan OAP dalam Penerimaan CPNS 2018

MANOKWARI,  papuabaratnews.co – Ratusan warga pencari kerja (pencaker) asal Kabupaten Manokwari Selatan melakukan aksi demo damai di depan Kantor Bupati setempat, menuntut agar perekrutan Aparatur Sipil Negeri (ASN) Formasi 2018 sepenuhnya mengakomodir orang asli Papua (OAP).

Para pendemo ini berkumpul sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WIT dan meminta untuk bertemu langsung dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang hari itu melakukan kunjungan kerja ke Ransiki. Gubernur pun bersedia memenuhi permintaan para pendemo itu. Didampingi Bupati Markus Waran para pendemo dan mendengarkan secara langsung aspirasi mereka.

Koordinator Aksi Demonstrasi, Maikel Inden mengatakan pihaknya bersama ratusan pencaker mendatangi kantor bupati hendak meminta agar perekrutan CPNS formasi 2018 Kabupaten Manokwari Selatan memprioritaskan pencaker asli dari 6 distrik di daerah itu.

“Kami minta agar lahan kebun baru ini harus diisi dengan bibit lokal asli Mansel. Jika ada bibit dari luar maka kami akan cabut sampai ke akar-akarnya,” ujar Inden di hadapan gubernur dan bupati.

Maikel menyebutkan selain memprioritaskan orang asli Mansel ada 6 tuntutan lainnya yang juga disampaikan langsung kepada gubernur dan bupati, yaitu kuota untuk pendidikan dan kesehatan harus disamakan dengan kuota umum sehingga banyak menyerap orang asli Mansel dalam formasi penerimaan CPNS 2018.

“Kuota kesehatan dan pendidikan harus sama dengan umum karena pencaker asli Mansel kurang di dua bidang tersebut. Sehingga dapat memberi ruang bagi orang dari luar untuk masuk,” paparnya.

Selain itu, kata Maikel, pihaknya juga menolak dengan tegas adanya titipan liar atau jatah pejabat tertentu. Para pendemo juga menyampaikan dukungan agar diaktifkan kembali tim independen yang bertugas merekrut pencaker asli Mansel secara merata dari 6 wilayah distrik. Mereka berharap hasil pengumuman resmi CPNS formasi 2018 harus dibuka ke publik dengan cara ditempel di tempat umum, tidak dirahasiakan atau disembunyikan.

“Hasil CPNS 2018 harus ditempel di tempat umum dan ada badan formatur yang bertugas melakukan kroscek data pencaker yang dinyatakan lolos CPNS formasi 2018,” sambung Maikel.

Dia menegaskan jika poin-poin pernyataan sikap massa tidak diindahkan oleh bupati maka massa mengancam akan melakukan aksi demo anarkis di halaman kantor bupati. Karena itu dia berharap pemda dan pemprov menindaklanjuti permintaan mereka sehingga tidak terjadi hal-hal anarkis di kemudian hari.

“Kami tegaskan jika apa yang kami sampaikan ini tidak dilaksanakan maka kami akan turun demo lagi dengan cara yang anarkis,” ucapnya.

Gubernur Papua Barat,  Dominggus Mandacan mendukung penuh aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan pencaker terkait penerimaan CPNS formasi 2018 itu. Menurut gubernur tuntutan yang diminta oleh massa telah diperjuangkan semenjak tahun 2012 awal berdirinya Kabupaten Manokwari Selatan. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh gubernur dan bupati agar kuota penerimaan CPNS asli Papua di setiap kabupaten/kota diisi oleh pencaker lokal.

“Apa yang adik-adik dan anak-anak sampaikan ini kami sudah perjuangkan. Kami  tidak tinggal diam, buktinya dari sistem online nasional telah diubah ke sistem online lokal,” ujarnya.

Gubernur menambahkan selain meminta perubahan sistem tes dari online secara nasional menjadi online lokal khusus Papua Barat. Dia juga terus meminta kebijakan khusus terkait kuota Orang Asli Papua yang awalnya 60:40 kini menjadi 80:20 bagi Papua Barat. Sehingga menurutnya dengan kebijakan pengisian kuota 80 persen bagi orang asli Papua dan 20 persen bagi non Papua.

“Saya yakin pasti dari 845 formasi ini mayoritas pasti lebih banyak adik-adik dan anak-anak yang ada di Manokwari Selatan ini,” tandasnya.

Pada hari yang sama dalam lawatan gubernur menuju Kabupaten Pegunungan Arfak, sejumlah pemuda kembali melakukan aksi demo damai di depan halaman Kantor Bupati Pegaf. Mereka juga menyampaikan aspirasi yang sama kepada gubernur. Mereka meminta agar penerimaan CPNS formasi 2018 di Pegaf 100 persen diisi oleh putra-putri asli Pegaf.

Sementara itu, Dominggus menyatakan jika penerimaan CPNS formasi 2018 telah ditetapkan oleh Presiden 80:20, sehingga jika tersedia kuota kesehatan dan pendidikan oleh orang asli Papua maka dapat terjadi 100 persen orang asli Papua. Namun jika tidak ada seperti di sektor kesehatan,  semisal kebutuhan tenaga dokter ahli. Maka kuota tersebut terpaksa diisi oleh pencaker non Papua yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran.

“Kabupaten/kota juga sama kuotanya 80:20 seperti di provinsi. Tergantung kebutuhan jika kita butuh tenaga dokter ahli misalnya 10 orang dan orang asli Papua tidak ada maka kuota tersebut diisi oleh  pencaker non Papua,” paparnya.

Dominggus menuturkan jika penerimaan CPNS Formasi 2019 dan 2020 juga akan dimulai pada Agustus 2020 pasca diumumkannya hasil formasi 2018. Karena itu gubernur meminta agar masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir apa bila tidak lolos dalam penerimaan CPNS formasi 2018 ini.

“Bagi yang tidak lulus masih ada penerimaan tahap berikutnya untuk formasi 2019 dan 2020, dengan prosentase yang masih sama yakni 80:20,” katanya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: