Waspada Bahaya Politisasi Agama dalam Pilkada

MANOKWARI,  papuabaratnews.co – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Barat berkomitmen mengawal pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Serta berkomitmen memerangi politik identitas dan hoax. Semua tertuang dalam serasehan bertajuk “Merawat Kerukunan Menuju Demokrasi yang Sehat dan Berkualitas,” yang diselenggarakan di Manokwari, Kamis (15/10/2020).

Ketua FKUB Papua Barat, Pendeta Sadrak Simbiak, mengatakan, tantangan praktik culas dalam pilkada masih ditemui. Seperti money politics, menguatnya politik identitas, sebaran informasi bohong dan fitnah alias hoax, ujaran kebencian, hingga black campaign atau kampanye hitam.

“Tokoh-tokoh agama dan masyarakat harus berkontribusi mengawal jalanannya pilkada yang berkualitas. Dan fungsi kontrol itu bisa diaplikasikan dengan mengantisipasi praktik buruk selama tahapan pilkada,” ungkapnya.

Sering ditemui sentimen kuat yang dibungkus dalam praktik politik identitas (politisasi agama). Ditambah massifnya hoax dan adu domba. Hal tersebut harusnya jadi perhatian serius semua kalangan.

“Dikhawatirkan politisasi agama dan hoax menumpulkan rasionalitas pemilih. Akhirnya membuat sistem demokrasi lumpuh. Tokoh-tokoh agama dan masyarakat harus berkontribusi dalam merawat marwah demokrasi,” ungkapnya.

Agama dan identitas jadi isu sensitif dewasa ini. Karena melekat pada individu serta menjadi faktor penting dalam mendorong serta memotivasi seseorang. Begitu digunakan saat kontestasi politik, maka akan memengaruhi preferensi pemilih. Alih-alih mendorong terciptanya demokrasi berkualitas, politisasi agama justru memperburuk eksistensi damai.

“Politisasi agama untuk kepentingan politik harus ditolak. Karena hanya akan mencederai demokrasi yang dibangun di atas dasar Bhineka Tunggal Ika,” ujarnya.

Pendeta Sadrak menambahkan pilkada adalah pesta demokrasi. Karena itu dia berharap hajatan lima tahunan ini menggembirakan semua orang.

“Pesta itu konotasinya adalah kegembiraan, maka pesta demokrasi ini semua harus gembira. Tidak saling menyakiti, aman, dan damai,” imbuhnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Ahmad Nasrau menilai potensi konflik dalam pilkada memang akan selalu ada. Pasalnya, masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Atas dasar itu, Ahmad Nasrau menilai semua pihak harus bisa mencegah potensi konflik akibat pilkada. Salah satunya adalah tidak memainkan isu agama dalam pilkada.

“Aktor politik, pasangan calon dan partai politik pengusung, wajib menjual gagasan dan program dalam kampanye, jangan pernah mengaitkan dengan isu agama atau SARA,” ujarnya.

Menurutnya, politik identitas seperti politisasi agama hanya melahirkan konflik dan perpecahan. Pilkada yang sehat adalah yang bebas dari isu SARA dan mengedepankan program pembangunan.

“Pilkada yang sehat dan bebas dari isu SARA, akan melahirkan pemimpin yang tepat bagi masyarakat,” katanya.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menegaskan keberadaan agama sangat penting untuk membangun kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Karena itu gubernur berharap peran aktif tokoh agama dan umat beragama untuk bantu mewujudkan pilkada serentak yang sehat, aman dan berkualitas di Papua Barat.

“Sehingga kekhawatiran publik bahwa pilkada di sejumlah daerah di Papua Barat disebut rawan berubah menjadi daerah paling aman di Indonesia. Semua pihak  berkewajiban mejaga kerukunan dan menghalau konflik yang bernuansa SARA dalam pilkada,” tegasnya.

Dia mengutarakan, prestasi Papua Barat sebagai provinsi dengan indeks kerukunan beragama tertinggi di Indonesia harus terus dipertahankan. Hal itu harus tercermin dalam pilkada yang aman, damai dan sehat.

“Semua pihak berupaya menjadi pelopor kerukunan dan toleransi antar umat beragama menjelang pilkada serentak,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 16 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: