Berjuang Satu Dekade, Maluku Resmi Jadi Lumbung Ikan Nasional

AMBON, papuabaratnews.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya menetapkan Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Penetapan itu menjawab perjuangan pemerintah daerah dan masyarakat Maluku selama 10 tahun terakhir. Kini, sejumlah program pembangunan perikanan skala nasional akan diarahkan ke Maluku.

Dilansir Kompas.id, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kunjungan kerjanya di Ambon, Minggu (30/8/2020), menyatakan Provinsi Maluku ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional.

”Pemerintah pusat di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ingin menuntaskan utang-utang pemerintah pusat dengan Provinsi Maluku. Kami tidak hanya ingin lumbung ikan nasional sekadar simbol, tetapi kami langsung mengimplementasikan lumbung ikan nasional ini menjadi kenyataan,” kata Edhy Edhy yang datang memboyong semua direktur jenderal di kementerian tersebut.

Edhy mengatakan, kehadiran dirinya dan semua pejabat eselon I, kecuali inspektur jenderal, di Ambon selama tiga hari waktu kunjungan sebagai bukti keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Selama kunjungan, mereka akan bertemu dengan sejumlah pihak untuk membicarakan rencana strategis pengelolaan perikanan di Maluku.

”Kami serius. Kami siap bekerja sama untuk mendorong, membuktikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional secara nyata. Bukan sekadar jargon ataupun hanya aturan, baik perpres maupun undang-undang. Yang paling penting implementasinya. Ini yang diperintahkan Bapak Presiden ke kami,” tutur Edhy.

Adapun rencana menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional pertama kali diutarakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon pada tahun 2010. Sepuluh tahun berlalu, janji itu masih tetap kabur, tak pasti kapan tiba waktunya diwujudkan.

Yudhoyono menyampaikan hal itu ketika membuka Sail Banda di Ambon pada 10 Agustus 2010. Ia mendorong pemanfaatan potensi perikanan Maluku yang terkandung di dalam perairan seluas 658.331,52 kilometer persegi atau 92,4 persen dari total wilayah provinsi itu. Secara nasional, perairan Maluku sebagai penyumbang tertinggi sektor perikanan untuk Indonesia.

Kami serius. Kami siap bekerja sama untuk mendorong, membuktikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional secara nyata.

Joko Widodo, presiden berikutnya dengan visi besar menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia, memberi angin segar. Pemerintah Provinsi Maluku kembali berinisiatif mengingatkan pemerintah pusat akan janji itu. Kali ini, penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional strategis dalam sebuah kerangka aturan atau kelembagaan. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Maluku meminta payung hukum dalam bentuk peraturan presiden.

Edhy mengatakan, potensi perikanan yang melimpah menjadi salah satu alasan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, potensi perikanan tangkap hingga 4 juta ton per tahun. Potensi itu tersebar di tiga wilayah pengelolaan perikanan nasional, yakni Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.

Selain perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya juga menjanjikan, yakni sekitar 183.046 hektar. Sejauh ini, potensi perikanan tangkap sebesar 4 juta ton per tahun itu baru dikelola kurang dari 10 persen. Adapun potensi perikanan budidaya baru dimanfaatkan sebesar 4,12 persen. Penyebabnya adalah keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana, teknologi, dan sumber daya pendanaan.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat terhadap tata kelola perikanan di Maluku. Pengelolaan sektor perikanan diharapkan menjadi lokomotif mengangkat Maluku dari kemiskinan.

Dengan penetapan itu, sejumlah proyek strategis nasional khusus sektor perikanan akan diarahkan ke Maluku. Proyek dimaksud di antaranya pembangunan infrastruktur pelabuhan berskala ekspor, industri perikanan, dan pemberdayaan nelayan lokal. Maluku diproyeksikan menjadi pusat pengelolaan perikanan nasional.

Angky Pelupessy (40), nelayan di Ambon, menyambut gembira penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional itu. Ia berharap program tersebut dapat dijalankan secara tepat. ”Banyak nelayan yang hidupnya masih susah dan terlilit utang. Mereka tidak punya akses untuk modal dan tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah,” ujarnya. (KOM/RED)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 31 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: