Belasan ASN Papua Barat Terancam Dipecat

MANOKWARI, PB News – Belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemprov Papua Barat dalam waktu dekat akan menjalani sidang kode etik lantaran diduga meninggalkan tugasnya selama bertahun-tahun. Kemungkinan mereka akan diberi sanksi pemecatan tidak dengan hormat.

Hal ini dibenarkan Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Sugiyono saat dikonfirmasi awak media di Kantor Gubernur, pekan lalu.

“Catatan sudah ada di saya (ASN yang akan disidang kode etik). Jumlahnya cukup banyak, bahkan hampir setiap OPD ada. Yang jelas lebih dari 10 orang,” ungkap Sugiyono.

Dia menegaskan diantara mereka yang akan menjalani sidang kode etik ada yang akan menerima sanksi pemecatan.

“Tetap ada yang menjadi korban (dipecat). Kita akan tegas terhadap pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban,” tegasnya.

Dijelaskan Sugiyono, diantara ASN yang akan menghadapi sidang kode etik beberapa di antaranya sudah tidak melaksanakan tugas hingga dua tahun, namun anehnya masih tetap menerima menerima hak-haknya.

‘’Dua tahun atau satu tahun kalau tidak melaksanakan kewajiban tanpa keterangan jela, tetap finis (dipecat). Mana yang belum menerima sanksi akan kita berikan sanksi,” jelasnya.

Belasan ASN yang akan berhadapan dengan Mejelis Kode Etik ini tidak termasuk mantan narapidana perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Khusus untuk mantan narapidana akan disidangkan tersendiri namun inspektorat akan kembali melihat aturan terhadap PNS yang tersandung kasus korupsi.

Pekan laalu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan kembali menegaskan akan segera melaksanakan sidang kode etik terhadap PNS yang lama meninggalkan tugasnya.

“Majelis Kode Etik yang sudah kita kukuhkan segera bekerja. Invetarisir data-data absensi  dan segera dijadwalkan sidang. Para pengawai yang tidak pernah masuk kantor hingga 1-2 tahun harus diberi sanksi tegas. Jangan dibiarkan. Kasihan mereka yang  rajin masuk kerja, tetapi ada yang malas masuk kerja, tapi tetap juga terima gaji,” ujarnya.

Diketahui, secara teknis pemberhentian ASN dapat dilakukan oleh Presiden melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, gubernur, dan bupati menyesuaikan dengan pangkat dan golongan ASN yang bersangkutan.

Bagi ASN golongan/pangkat IVc pemberhentiannya dilaksanakan Presiden melalui BKN Pusat, sedangkan golongan IVa dan golongan IVb diberhentikan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Sementara golongan IIId ke bawah pemberhentiannya melalui SK Bupati.

Adapun pemberhentian ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP Nomor 32/1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan tersebut sudah jelas tentang aturan pemecatan pegawai yang tersandung perkara pidana, seorang pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat bila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan lebih dari empat tahun.

Pegawai diberhentikan tidak hormat karena dihukum penjara sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan tindak pidana jabatan ini di antaranya adalah tindak pidana korupsi. (PB9)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: