Guru Honorer di Manokwari Digaji Rp300 Ribu

MANOKWARI, PB News – Hingga saat ini gaji guru honorer di Kabupaten Manokwari hanya Rp 300 ribu/bulan. Gaji itu bersumber dari dana BOS, bukan dari APBD Manokwari.

Ketua Komisi A DPRD Manokwari Ayu Humairah Batarai mengaku miris setelah turun langsung ke lapangan mendegar gaji guru honorer di Kabupaten Manokwari.

“Gaji guru honorer hanya Rp300.000 per bulan, itupun dibayarkan tiga bulan sekali. Sementara hingga saat ini mereka (guru honor) yang bekerja keras. Ini sudah sangat mendesak karena menyangkut permasalahan hidup orang. Gaji dengan jumlah itu menurut saya tidak manusiawi,” ujar Ayu Humairah dalam pertemuan bersama Dinas Pendidikan, Bappeda, DPMK dan Unicef di kantor DPRD Manokwari, Jumat (23/3).

Menurut Ayu Humairah, kondisi tersebut berdampak pada rendahanya mutu pendidikan di Manokwari.

“Saya dengar mereka digaji dengan menggunakan dana BOS, sementara dana BOS bukan hanya untuk bayar honor, tapi juga untuk 13 item termasuk membeli buku,” katanya.

Dia menuturkan, walaupun gaji yang diterima terlampau rendah, namun mereka tidak berteriak minta kenaikan gaji. Menurutnya, gaji guru honorer seharusnya setara dengan UMP karena mereka bekerja atau ditugaskan berdasarkan SK Bupati.

“Mereka ini bekerja atas dasar SK Bupati dan seharusnya digaji menggunakan APBD. Pertanyaannya kenapa harus menggunakan dana BOS. Sementara dana BOS untuk mendanai 13 item wajib di setiap sekolah,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Martinus Dowansiba yang hadir dalam pertemuan itu mengakui bahwa kebanyakan guru di Kabupaten Manokwari adalah guru agama. Padahal sesuai ketentuan satu sekolah memiliki maksimal tiga sampai empat guru agama, namun yang terjadi sekarang justru lebih dari yang disyaratkan.

“Kami sudah melakukan pengawasan dan yang paling aktif di sekolah justru guru honor. Semntara di Manokwari kebanyakan guru adalah guru agama sehingga penyebaran guru pengajar belum merata seluruhnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manokwari Jhon Warijo mengatakan masalah guru menjadi masalah klasik yang dari dulu hingga saat ini belum terselesaikan.

“Bappeda merencanakan apa yang menjadi komitmen kita bersama. Sebagai ibu kota Provinsi seharusnya di Manokwari tidak ada lagi sekolah yang disebut tertinggal. Karena alokasi dana pendidikan dan kesehatan tidak bisa diganggu gugat,” katanya.

Karena itu, Jhon Warijo mengajak pihak terkait baik dinas maupun DPRD untuk mencari solusi bersama sehingga permasalahan tersebut secepatnya selesai. Sehingga anak-anak didik yang nantinya menjadi masa depan Manokwari tidak terbengkalai.

Wakil Ketua II DPRD Manokwsri Frangki Awom menegaskan seluruh fraksi di DPRD Manokwari wajib memberi perhatian serius terhadap permasalahan ini. Kata dia, dalam pembahasan anggaran tahun depan gaji guru honorer harus diakomodir dalam APBD.

“DPRD mendukung 100 persen peningkatan gaji guru honorer di Manokwari hingga setara UMP. Seluruh fraksi dalam pembahasan KUA-PPAS tahun berikut harus memasukannya dalam APBD. Kita akan mengawal sampai pengesahannya,” tegasnya. (PB9)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: