Kekang Demokrasi, Mahasiswa Tolak UU MD3

MANOKWARI, PB News – Belasan Mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung dibawah naungan  Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manokwari dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Manokwari turun jalan Senin (12/3). Mereka mendatangi Gedung DPRD Manokwari menolak revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pedemo menganggap undang-undang itu justru mengekang demokrasi.

Aksi mahasiswa ini mendapat perhatian dari sejumlah Anggota DPRD Manokwari seperti Romer Tapilatu dan Elly Wanma. Kepada para wakil rakyat itu mahasiswa menyampaikan aspirasinya yang berlangsung di dalam ruangan tepatnya di lantai III Gedung DPRD Manokwari.

Ketua GMNI Cabang Manokwari Yusak Saroy mengatakan, rancangan UU MD3 perlu banyak mendapatkan evaluasi. Pasalnya UU yang masih dalam proses pembahasan tersebut dinilai membatasi ruang demokrasi.

“Ada sejumlah pasal yang harus dievaluasi karena ini bisa menciderai demokrasi. Sehingga kami datang menyampaikan aspirasi sehingga bisa ditindaklanjuti ke tahapan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Anggota DPRD Manokwari Romer Tapilatu mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa GMNI dan PMKRI. Pasalnya kalau nanti UU MD3 ini disahkan maka harus diikuti seluruh masyarakat Indonesia.

“Kita akan melaporkan ini kepada pimpinan sehingga bisa ditindaklanjuti di proses yang lebih tinggi ke DPR Papua Barat dan selanjutnya ditindaklanjuti ke DPR RI,” ungkapnya di hadapan mahasiswa.

Pada aksi tersebut mahasiswa menyampaikan lima pokok pikiran secara tertulis kepada DPRD Manokwari untuk kemudian ditindaklanjuti ke jenjang yang lebih tinggi.

Lima tuntutan tersebut dibacakan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Popy Nay, diantaranya menolak dengan tegas UU MD3 pasal 122 huruf K karena dinilai menciderai demokrasi. Mendesak DPR RI agar mempertimbangkan pasal 73 karena dianggap terlalu otoriter. Meninjau kembali UU MD3 pasal 254 yang dinilai bisa menuai konflik dimasyarakat.

Meminta DPR lebih bijak dalam membuat UU sesuai kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Menolak dengan tegas segala bentuk pelemahan terhadap demokrasi baik berupa kritik dan penyampaian pendapat dimuka umum terhadap eksekutif, legislatif dan yudikatif karena berpotensi menciderai pasal 28 E UUD 1945.(PB9)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: