Perekrutan Tenaga Kerja di LNG Tangguh Abaikan OAP

MANOKWARI, PB News – Masyarakat kembali mempersoalkan proses perekrutan tenaga kerja di Train III LNG Tangguh oleh PT Ensco Sarida Offshore. Pasalnya mereka menilai proses perekrutannya cenderung mengabaikan tenaga kerja orang asli Papua. PT Ensco disinyalir lebih banyak mengakomodir tenaga kerja dari luar tanah Papua.

Keberatan tersebut disampaikan belasan pencari kerja saat bertemu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat dan Asisten I Setda Papua Barat Musa Kamudi di pendopo kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (25/5).

Selain menyampaikan keberatan tersebut, mereka juga mendesak Pemprov Papua Barat untuk bantu menyelesaikan persoalan perekrutan tenaga kerja di Train III LNG Tangguh.

“Kami merasa kecewa dan menyayangkan sikap PT Ensco Sarida Offshore yang hanya menerima tenaga kerja dari luar Papua, seperti dari Kalimantan dan daerah lainya,” kata Ketua Perhimpunan Pekerja Migas (PPM) Sorong – Bintuni, Max Warikar kepada Papua Barat News dan sejumlah awak media lainnya.

Menurut Max Warikar, putera-puteri Papua memilki kemampun dan keterampilan yang tidak kalah jauh berbeda dengan tenaga kerja di luar Papua.

Dijelaskan Warikar, mereka menuntut dan mempertayakan pihak perusahaan alasan merekrut tenaga kerja dari luar daerah sebagai tenaga pengeboran minyak (drilling) lepas pantai.

“Padahal skil dan kemampuan kami semua sama atau tidak berbeda,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Max juga mengaku, pihaknya sudah beberapa kali berupaya melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah setempat, namun sampai saat ini belum ada kejelasan terkait permasalahan tersebut.

“PT Ensco lebih memilih mendatangkan lisensi dari Blok Cepu untuk bekerja di LNG Tangguh, sementara putera-puteri Papua malah tidak diperkerjakan,” tegasnya.

Max menyebutkan, pihaknya sempat memboikot tenaga kerja yang didatangkan oleh PT Ensco Sarida Offshore dari Kalimantan dan Jakarta pada 26 Desember 2017 lalu.

Pemboikotan itu kemudian ditanggapi dengan dilakukan mediasi atau pertemuan, yang hasilnya antara lain kesediaan untuk mekrutmen tenaga kerja non skilled, semi skilled maupun skilled berdasarkan AMDAL yang berlaku yaitu 3 bulan sejak Januari 2018.

“Dalam pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan kesepakatan oleh Geoffrey Cardoso (PT Ensco Sarida Offshore), Bambang Soebiyantoro (BP), Anggraita Putra Srijono SKK MIgas), Marthen Rahanra (Pengawas Disnaker Kota Sorong), serta Wiliam Dimara dan Yohan Mirino (Perwakilan PPM). Ada 6 hal yang disepakati dalam pertemuan itu.

“Salah satunya adalah PT Ensco Sarida Offshore siap untuk merekrut tenaga kerja untuk posisi skilled yang diisi putera-puteri asli Papua (OAP),” katanya.

Menurut Warikar, pihak perusahaan lantas meminta calon pekerja untuk memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya kompetensi dan sertifikasi yang masih berlaku. Dan persyaratan itu disanggupi.

“Namun pada kenyataannya, kami pekerja lokal hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Jika demikian, kami ini mau dikemanakan,” ujarnya dengan nada kesal.

Max mengaku, dia dan rekan-rekannya memiliki pengalaman dan ketrampilan, karena sudah pernah bekerja sampai ke luar negeri. Kalau ada pihak yang mengatakan tenaga kerja lokal tidak mempuyai pengalaman dan keterampilan itu bohong.

“Saya pernah bekerja di luar negeri. Kami memiliki paspor dan lisensi kerja migas yang resmi,” tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga pernah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk bertemu dan menyampaikan langsung persoalan ini kepada Gubernur Papua Barat.

“Kami sempat bertemu lansung dengan Gubernur di Kota Sorong, pada 8 Mei lalu. Beliau berjanji kepada kami bahwa akab bertemu di Manokwari,” Ungkapnya.

Untuk itu, dia pun berharap, gubernur bantu menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga mereka bisa segera diperkejakan di LNG Tangguh.

Sementara itu, Kepala Di8nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat, Pascalina Yamlean mengatakan, pihaknya sempat mempertanyakan masalah penerimaan tenaga kerja oleh PT Ensco dalam kegiatan loka karrya waktu lalu.

“Saya minta adanya proses perekrutannya dilakukan dengan transparan dan terbuka, bebas pungutan dan memprioritaskan putera-puteri asli Papua,” terangnya.

Paskalina lalu berjanji akan segera menuindak-lanjtui keluhan dan aspirasi para pekerja itu, dengan menyampaikannya kepada Gubernur Papua Barat. (PB14)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: