Perluasan Lahan Kelapa Sawit, Penerbitan Izin Tanpa Disposisi Bupati Manokwari

MANOKWARI, PB News – Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan mengungkapkan kekesalannya lantaran izin perluasan lahan kelapa sawit sebanyak 18.000 hektar diterbitkan tanpa sepengetahuan dirinya. Dia mengaku dirinya tidak pernah setuju dengan rencana perluasan lahan kelapa sawit tersebut, terlebih sudah muncul desakan penolakan dari masyarakat.

“Saya tidak pernah menyetujui dan memberikan disposisi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP). Tapi kenapa bisa keluar izinnya. Hutan Manokwari ini sudah sangat sedikit, jangan dikurangi lagi dengan adanya perluasan lahan kelapa sawit,” ujar Bupati Demas, Senin (19/3).

Bupati Demas menuturkan, sudah ada desakan datang dari sejumlah kepala suku yang menolak pengembangan lahan kelapa sawit. Karena itu, ujar dia, sudah seharusnya Pemda Manokwari mendengar apa yang menjadi keluhan dan aspirasi masyarakat serta tidak mengambil keputusan yang nantinya merugikan masyarakat.

“Kita harus mendengarkan apa yang menjadi permintaan masyarakat, kalau lahan diperluas merekalah yang akan menerima dampaknya. Disposisi saya juga sudah sangat jelas,” tandas orang nomor satu di Kabupaten Manokwari itu.

Lahan kelapa sawit di dataran Warmare, Prafi, Masni, dan Sidei sudah sangat luas. Meskipun keuntungan ekonomi yang didapat juga cukup besar, namun menurut Bupati Demas jika diperluas lagi maka bisa mengancam masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Akhir Januari 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penghentian sementara atau moratorium perizinan perkebunan sawit.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, Inpres itu mengatur kebijakan moratorium yag akan diberlakukan selama tiga tahun. Selama masa itu, tidak boleh ada izin baru perkebunan kelapa sawit, atau penambahan luas lahan perkebunan kelapa sawit.

Siti Nurbaya mengatakan saat ini fokus pemerintah adalah meningkatkan produktivitas sawit rakyat, salah satunya dengan melakukan peremajaan.

“Di dalam Instruksi Presiden itu yang kepada menteri LHK, pertama, karena sudah ada 13 juta hektar hutan sawit dan yang lebih empat jutaan hektar yang punya rakyat, produktivitasnya masih rendah. Karena itu jangan dulu ada izin baru. Jadi nanti, saat Inpres keluar, nggak boleh ada izin baru,” kata Siti.

Siti Nurbaya mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup juga diinstruksikan untuk mengevaluasi perizinan sawit yang sedang berjalan. Sementara, izin yang sudah terbit tidak akan dievaluasi.

Pada Mei 2017 lalu, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang menyerukan penghentian sawit dan biodiesel berbasis sawit karena mengakibatkan masalah lingkungan, korupsi, HAM dan perdagangan anak. (PB8)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: