PLN Diminta Segera Tangani Defisit Listrik di Bintuni
MANOKWARI, PB News – Kestabilan pasokan listrik sesuai dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) “Papua Terang”, sampai saat ini belum diimplementasikan secara maksimal di seluruh pelosok Tanah Papua khususnya di Provinsi Papua Barat, dikarenakan pemadaman listrik kerap terjadi dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat.
Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat, Mozes Rudi F. Timisela, mengungkapkan, persoalan defisit aliran listrik yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni harus segera diatasi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kondisi itu menurut dia, memvisualkan ketimpangan antara potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh daerah itu. Seperti diketahui, gas alam cair atau (Liquefied Natural Gas (LNG) Tangguh yang dikelola BP Indonesia memiliki dua train atau kilang LNG Tangguh dengan kapasitas produksi 7,6 juta ton per tahun. Akan ada penambahan kapasitas 3,8 juta ton dari proyek train 3 yang akan beroperasi 2020. Sehingga total kapasitas keseluruhan mencapai 11,4 juta ton gas alam cair per tahun. Sesuai kesepakatan pembangunan train ketiga ini, sebagian besar produksi gas dipasok untuk kebutuhan pasar domestik Indonesia melalui PT PLN.
“Masyarakat Bintuni masih mengalami krisis energi khususnya listrik, di sisi yang berbeda di Kabupaten Bintuni itu ada perusahaan LNG Tangguh,” ujar Rudi, saat dikonfirmasi Papua Barat News, pekan lalu.
Dia menjelaskan, jika permasalahan listrik tidak ditangani dengan cepat maka, akan memberikan pengaruh terhadap upaya pemerintah mengatasi ketimpangan yang terjadi di Tanah Papua. Pada Oktober 2017 lalu, kata dia, Presiden Jokowi telah meresmikan enam infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan target realisasi 2019 aliran listrik bisa dinikmati masyarakat tanpa ada hambatan. Keenam infrastruktur itu meliputi, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem (20MW), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Prafi Manokwari (3MW), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilometer sirkit, SUTT 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilometer sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani (20 Mega Volt Ampere), dan Gardu Induk Jayapura (20 MVA).
“Pak Jokowi sudah mengkampanyekan program “Papua Terang”, fakta di lapangan masyarakat belum merasakan terang sebenarnya. PLN jangan gunakan alasan mesin rusak, seharusnya PLN sudah berinvestasi di Bintuni,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Golkar Papua Barat ini.
Rudi menuturkan, PLN selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang menangani kelistrikan, semestinya memiliki perencanaan dan mekanisme penangan masalah secara profesional. Jadwal pemeliharaan jaringan listrik dan penanganan masalah perlu diestimasikan dalam waktu yang singkat, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Harus siapkan mesin baru, jaringan listrik di Bintuni itu dibangun pada masa pemerintahan Pak Alfons Manibuy. Dan ketika diserahkan ke PLN, justru yang terjadi sering pemadaman. Jangan hanya ambil iuran listrik saja,” tegas dia.
Anchis B, salah seorang warga Kabupaten Teluk Bintuni, mengakui bahwa, pemadaman listrik terjadi dalam beberapa bulan terakhir dan kondisi itu pun membuat masyarakat setempat kesulitan akses kebutuhan akan listrik.
“Mau komunikasi juga susah karena handphone mati, listrik sering padam. Pemadaman bergilir sudah beberapa bulan, barang-barang elektronik bisa rusak semua ini,” tuturnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Dikonfirmasi secara terpisah, Manager Area PLN Manokwari, Sulisiyo ST, menjelaskan, putusnya kabel listrik bawah tanah dari BP Tangguh sejak Februari 2018 sudah diantisipasi menggunakan mesin PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel), namun dalam pengoperasiannya dua mesin milik PLTD mengalami gangguan dan konsekuensinya adalah dilakukan pemadaman bergilir.
“Kabel tanah putus yang disebabkan banyak hal, dan dibackup pake PLTD dengan kapasitas terbatas tapi saat operasi dua mesin alami gangguan,” terang dia.
Sulisiyo menjelaskan, solusi atas persoalan defisit aliran listrik diupayakan dengan cara melakukan relokasi mesin dari daerah Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sambil menunggu pengadaan mesin baru.
“Khusus untuk Bintuni pengadaan mesin baru 4X1000 megawatt. Sekarang sudah operasi lagi,” pungkas dia. (PB15)
