PN Sorong Diduga Bolehkan Pengacara Magang Beracara

SORONG, PB News – Persoalan penegakan hukum di negara ini masih perlu dibenahi. Tentunya aparatur penegak hukum yang ada di dalamnya harus memahami betul aturan maupun prosedur sehingga pelayanan yang maksimal dapat dirasakan oleh setiap warga yang membutuhkannya.

Pengadilan sebagai Panglima dalam menegakan hukum harus bekerja secara maksimal memberikan rasa keadilan bagi setiap orang. Sesuatu yang tidak benar di dalam ruang persidangan seharusnya diluruskan bukan melegalkannya.

Jika seorang calon advokat memberikan jasa hukum bagi kliennya di dalam persidangan. tentunya majelis harus menolaknya. Tindakan tersebut semata-mata untuk terciptanya tertib administrasi persidangan. Apabila hal ini dikesampingkan dapat menimbulkan preseden buruk bagi pengadilan setempat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sorong Benryi Napitupulu menanggapi adanya dugaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang seolah membolehkan calon advokat beracara di Pengadilan, Selasa (20/3).

Menurut Benryi, apa yang diatur di dalam Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat sudah sangat jelas.

“Khususnya Bab III pasal 7 yang menjelaskan Calon advokat tidak dibenarkan memberikan jasa hukum secara langsung pada klien, hanya diperbolehkan untuk mendampingi dan atau membantu advokat pendamping dalam memberikan jasa hukum,” terang Benryi.

Dia menegaskan, dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang bisa mendampingi klien dan beracara di persidangan adalah advokat pendamping atau advokat senior.

Celakanya lagi, ujar Benryi, advokat yang masih magang dibiarkan mendampingi klien di persidangan, memakai toga lalu bertanya.

“Sementara tidak memiliki berita acara sumpah, kemudian tidak ditolak oleh majelis hakim. Ini sama saja melanggar tertib administrasi persidangan,” tegasnya.

Benryi berharap kedepan, tindakan yang dilakukan Majelis Hakim PN Sorong tidak kembali terulang.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara kepemilikan 9.000 pil Somadril, Henry Siahaan keberatan dengan kehadiran penasehat hukum terdakwa Hendrik Sitorus cs, Suryanegara Panjaitan di persidangan, Selasa (20/3) di PN Sorong.

Pasalnya, penasehat hukum terdakwa merupakan advokat yang masih magang (calon advokat) di kantor pengacara Herbert Napitupulu. Seharusnya dalam persidangan dia didampingi advokat pendamping.

Meskipun penasehat hukum terdakwa telah menunjukan Surat Keterangan Magang, JPU  Henry Siahaan bersikeras bahwa Penasehat hokum terdakwa masih pengacara magang. (PB7)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: