Satpol PP Diminta Aktif Dorong Implementasi Perda

MANOKWARI, PB News – Eksistensi dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) baik di level provinsi hingga kabupten/kota, perlu ditingkatkan dalam melakukan pengawasan dan penegakan atas implementasi peraturan daerah (Perda), kebijakan kepala daerah serta menjaga situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di Provinsi Papua Barat.

Wakil Kepala (Waka) Kepolisian Resor (Polres) Manokwari, Komisaris Polisi Mapparenta, S. Sos, mengatakan, penerapan Perda Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Manokwari, belum berdampak maksimal karena distribusi miras di tengah masyarakat masih terjadi. Sehingga sangat diperlukan sinergitas antara pihak kepolisan, Satpol PP dan masyarakat dalam mencegah maraknya peredaran miras tersebut.

“Satpol PP harus berperan aktif membantu aparat kepolisan dalam pengawasan di lapangan,” ujar Waka Polres Manokwari ini, kepada Papua Barat News, Sabtu (25/3/2018).

Selain itu, dia menuturkan, ada sejumlah persoalan sosial di daerah yang pengawasannya merupakan kewenangan dari Satpol PP, antara lain keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) melakukan tindakan pungutan liar (pungli), dan penggunaan kendaraan dinas tidak sesuai dengan peruntukannya.

Banyak ditemukan kendaraan dinas yang sengaja telah dimodifikasi menggunkan knalpot racing.

“Jika ada ASN yang menggunakan mobil dinas tidak sesuai dengan peruntukannya, tugas Satpol PP mengambil tindakan,” katanya.

Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di daerah Minyambouw, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kendaraan itu milik pemerintah daerah.

“Begitu kita (Polisi) lakukan pemeriksaan, ternyata itu mobil dinas. Penggunaannya terkesan dibiarkan begitu saja tanpa diawasi Pol PP,” terang dia.

Waka Polres pun berharap agar, ke depannya pihak Satpol PP dapat bertindak tegas mengatasi berbagai persoalan sosial di daerah, sehingga kebijakan atas penerapan perda, peraturan kepala daerah maupun kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terealisasi dengan optimal.

“Karena tanpa dukungan Satpol PP makan pelaksanaan tidak berjalan baik. Jadi saya harap Satpol PP bisa bersama-sama dengan Polisi melakukan pengawasan,” pungkas dia.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Jhon Dimara, mengungkapkan, Satpol PP semestinya lebih profesional mengembankan tugas pokok dan fungsi dalam menjaga ketertiban umum, keamanan dan mampu mendeteksi dini setiap gerakan pemicu kegaduhan di kalangan masyarakat.

Dengan tujuan, volume pelanggaran hukum yang meningkat karena kurangnya pengamanan bisa diredam.

“Satpol PP dalam melaksanakan tugas tidak hanya stay di kantor maupun rumah pejabat saja, melainkan juga harus melakukan patroli,” kata dia.

Satpol PP juga, lanjut dia, berperan mewujudkan seluruh program yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota misalnya, program Manokwari nol sampah. Jika tidak dilakukan pengontrolan, maka wacana tersebut tetap menjadi wacana semu.

“Harus melakukan patroli sehingga masyarakat juga hati-hati membuang sampah sembarangan sehingga Manokwari menuju nol sampah bisa tercapai,” katanya.

Jhon berharap, ke depannya, kepala daerah selaku pimpinan perlu mengevaluasi kinerja Satpol PP yang hingga kini belum maksimal. (PB14)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: