Sebagian Besar OPD Belum Serahkan LPPD 2017

MANOKWARI, PB News –  Meskipun sudah memasuki masa tenggang,  namun masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Barat yang belum menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2017. Padahal, LPPD merupakan kewajiban yang tak boleh ditawar-tawar. Semua OPD diwajibkan membuat laporan LPPD setahun sekali.

Hal ini mengacu pada UU 23 Tahun 2014  Pasal 69 Ayat 1 tentang kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,  laporan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui gubernur.

LPPD yang dilaporkan ialah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Standar Operasional Prosedur (SOP), Kepegawaian,  laporan keuangan,  Aset,  fasilitas informasi, dan survei.

Selain LPPD, menurut Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, masih banyak juga OPD Provinsi Papua Barat belum menyerahkan Laporan Kerja Pertangungjawaban (LKPJ) tahun 2017.

“Banyak OPD yang belum juga menyerahkan laporan LPPD dan LKPJ kepada Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat,” ujar Dominggus saat memberikan arahan pada apel pagi di halaman Kantor Gubernur, Senin (19/3).

Dijelaskan Dominggus, dari sekian banyak OPD yang ada di lingkup Pemprov Papua Barat baru 16 OPD yang sudah menyerahkan LPPD dan LKPJ

“Saya minta seluruh kepala OPD yang belum menyerahkan data laporan, baik LPPD maupun LKPJ, agar segera menyerahkannya ke Bapeda dan Biro Pemerintahan. Jangan lagi menunda- nunda,” tegasnya.

Domingus pun berharap seluruh kepala OPD segera menyampaikan data dokumen Penyusunan LPPD dan LKPJ kepada Sekda Papua Barat melalui Biro Pemerintahan.

“Dalam setiap apel gabungan saya minta agar laporan penyerahan LPPD dan LKPJ direkap dan disampaikan secara terbuka, agar semua kepala OPD dan stafnya bisa mengetahui progres laporan data dari setiap OPD. Disitu pula kita bisa tahu OPD mana yang belum menyerahkan laporan datanya,” katanya.

Masih banyaknya OPD yang belum menyerahkan laporan data LPPD dan LKPJ, menurut Dominggus, hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak pimpinan OPD yang belum memperdayakan stafnya dengan baik dan optimal.

“Kami menerima banyak laporan bahwa ada banyak kepala OPD yang tidak memperdayakan stafnya. Bidang pekerjaan yang diberikan kepada staf tidak sesuai dengan tupoksi dan keahlian staf. Dengan begitu maka berdampak pada turunnya kinerja pegawai, bahkan cenderung membuat yang bersangkutan (pegawai) jadi malas,” jelasnya.

Penyusunan LKPJ dan LPPD Provinsi Papua Barat, ditangani oleh Biro Pemerintahan. Meskipun demikian kata Dominggus, pekerjaan ini bukan semata tanggungjawab satu instansi, namun dibutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah.

“Yang pro aktif itu, bukan hanya Bagian Biro Pemerintahan. Tapi seluruh Perangkat Daerah harus bergerak untuk menyiapkan LKPJ dan LPPD. Karena pekerjaan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, sehingga perlu didukung. Kalau hasilnya bagus yang dapat nama bukan Biro Pemerintahan saja, tapi Pemprov Papua Barat,” ujarnya.

Sebagai pembantu gubernur, kata Dominggus, seluruh Perangkat Daerah harus bekerja ekstra dengan meningkatkan koordinasi. Terlebih-lebih jika menghadapi kendala, harus langsung dikoordinasikan dan dicarikan solusi.

Dominggus menandaskan, bagi OPD yang masih tidak memberikan LPPD dan LKPJ akan dievaluasi.

“Jika tak memberikan laporan,  maka siap-siap mendapatkan sanksi. Hanya saja, saat ini sanksi tersebut masih dalam tahap penggodokan. Ada sanksi kalau tidak lapor. Masih diformulasikan,” pungkasnya. (PB14)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: