Aktivitas Penjualan BBM Ilegal Marak Terjadi di Bintuni

Tanpa izin usaha PT Sinyun Karya Anugrah leluasa beroperasi

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Maraknya aktivitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengantongi surat izin usaha niaga minyak dan gas di Kabupaten Teluk Bintuni, menjadi salah satu faktor terjadinya kelangkaan BBM di daerah yang dikenal sebagai penghasil migas terbesar di Provinsi Papua Barat.

Data yang dihimpun Papua Barat News, lima anggota Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat telah melakukan penggrebekan kegiatan operasional PT Sinyun Karya Anugrah saat hendak mendistribusikan solar ke wilayah SP 1 Manimeri, Rabu (1/8/2018).

Dari penggrebekan ini, satu pengawas lapangan PT Sinyun Karya Anugrah dengan inisial D sudah diamankan pihak kepolisian untuk diminta keterangan lebih lanjut.

Di lokasi perusahaan, ditemukan tiga buah tangki berukuran besar belum memiliki izin analisa dampak lingkungan (Amdal) dan digunakan sebagai wadah penimbunan BBM illegal, selain itu juga PT Sinyun Karya Anugrah pun sudah beroperasi kurang lebih satu tahun enam bulan tanpa mengantongi izin usah perniagaan migas.

Salah seorang warga yang enggan menyebutkan namanya, berharap pihak kepolisian dapat serius menangani persoalan yang kerap terjadi di Bintuni dan menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kelangkaan BBM di wilayah yang dikenal sebagai pengahasil migas dan sumber APBD terbesar di Papua Barat.

“Kami harap pihak Dit Reskrimsus Polda Papua Barat serius dalam melakukan penangan hukum terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan penjualan BBM tanpa kantongi izin usaha niaga ini,” ucap dia.

Sementara itu, Direktur PT Sinyun Karya Anugerah Yance Witak yang dipercayakan Komisaris Singgih Soeleman untuk menangani pemasaran BBM itu, membenarkan adanya penangkapan salah seorang pengawas lapangan dengan inisial D oleh tim khusus dari Dit Reskrimsus Polda Papua Barat. Namun, dirinya berdalih bahwa perusahaan yang dipimpinnya sudah memiliki izin perdagangan.

“Ia benar ada penangkapan tetapi kami pastikan semua izin niaga kami lengkap, mulai dari faktur pembelian dan lain-lain semua ada. BBM kami bukan illegal, karena kami mengambilnya dari penyalur resmi Pertamina dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Yance.

Dia pun mengakui bahwa ketiga tangki berukuran besar yang dipergunakan untuk menampung BBM, belum memiliki izin Amdal karena masih dalam proses pengurusan.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy, mengatakan, pihak Polda Papua Barat harus serius dalam melakukan penanganan kasus illegal BBM yang kerap terjadi di Bintuni, permasalahan krisis BBM tidak terjadi di wilayah penghasil migas.

Menurut dia, jika sudah ditemukan peristiwa pidana, barang bukti dan tersangka maka diharapkan segera mungkin dapat meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Itu harus segera diproses dan harus sampai ke Pengadilan setelah melewati Kejaksaan. Ya itu kalau sudah cukup bukti tidak perlu proses lama-lama lagi, kirim SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan,red),” ucap dia.

Warinussy pun menilai, penangan sejumlah kasus seperti illegal logging, kasus korupsi dan kasus besar lainnya terkesan diperlambat. Ada beberapa contoh, misalnya barang bukti sudah terkumpul namun penetapan tersangka sangat lambat.

“Awalnya heboh tapi dalam proses penanganannya terkesan seperti diperlambat, publik mau dapat kepastian tentang perkembangan kasus-kasus tersebut sulit sekali diperoleh melalui pemberitaan,” kata dia.

ecara terpisah, Dir Krimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Budi Santosa, S.IK yang dikonfirmasi Papua Barat News, Rabu (8/8/2018), enggan memberikan komentar terkait hal tersebut. (PB15)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: