Kasus Dinas Perumahan, 11 Orang Diperiksa sebagai Saksi

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan korupsi dana pembangunan Kantor Dinas Perumahan Papua Barat, bernilai puluhan miliar rupiah. Sedikitnya, sudah ada 11 orang yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

“Totalnya sudah ada 11 orang yang diperiksa, kemarin itu ada tambahan satu pejabat yang diperiksa, dia berperan sebagai Bendahara Barang di Dinas Perumahan, tahun 2017,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Barat Syafiruddin melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Billy Wuisan kepada Papua Barat News, Selasa (22/9/2020).

Ditemui diruang kerjanya, Wuisan mengungkap, bahwa 10 orang sebelumnya yang telah menjalani pemeriksaan mayoritas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat itu menjabat sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa atau Pokja ULP. Sementara, sisanya merupakan pihak swasta yang bertugas sebagai konsultan pengawas.

“Jadi dari anggota Pokja ULP sampai konsultan pengawas itu sudah diperiksa, tetapi belum ada yang kami tetapkan sebagai tersangka. Mereka semua masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi,” ujar Wuisan. “Masih ada beberapa pejabat lagi yang akan diperiksa, termasuk diantaranya adalah kontraktor pelaksana,” katanya lagi.

Wuisan menjelaskan, bahwa dana pembangunan kantor tersebut dianggarkan pemerintah melalui tiga tahun mata anggaran secara beruntun, yaitu tahun 2015, 2016, dan tahun anggaran 2017. Namun dalam pengembangan kasus tersebut, pihaknya lebih memfokuskan pemeriksaan pada nilai pekerjaan tahun anggaran 2017, yakni sebesar Rp4.8 miliar.

“Untuk tiga tahun anggaran, totalnya itu adalah Rp29 miliar, tetapi sementara ini yang menjadi fokus pemeriksaan kami adalah nilai pada mata anggaran tahun 2017,” ujar Wuisan. “Dasar pemeriksaan kami adalah audit Inspektorat Papua Barat, dimana hasil audit menyatakan terdapat kerugian negara senilai Rp1.8 miliar dari Rp4.8 miliar yang dianggarkan pemerintah pada 2017, untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan,” katanya lagi. (PB13)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 23 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: