Kejari Kaimana Bakal Lanjutkan Penyidikan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Progress kerja Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Mobile Power Plant (MPP) berkapasitas 10 Megawatt (MW) di Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, tak kunjung terealisasi. Diduga, rencana Presiden Jokowi dalam program ‘Papua Terang’ itu mandek akibat dikorupsi.

Saat ini, sedikitnya ada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka berinisial JRSM, CETW dan PT alias Honce. Mereka telah berstatus sebagai tersangka, dan menjalani penahanan di Rutan Polda Papua Barat sebagai tahanan titipan Kejaksaan, selama 20 hari kedepan.

Kendati demikian, Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaimana Sutrisno M. Utomo, kasus dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah itu, sepertinya tak hanya melibatkan tiga orang tersangka. Apalagi salah satu berinisial PT dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebagian hartanya pun telah disita sebagai barang bukti kejahatan.

“Sepertinya masih ada pelaku lain yang belum tersentuh hukum. Saya akan koordinasikan ini bersama pihak Kejaksaan Tinggi untuk lakukan penyidikan lebih lanjut, dengan mengembangkan penerapan TPPU terhadap tersangka PT,” kata Sutrisno saat ditemui Papua Barat News, Selasa malam (22/9/2020) di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

Perlu diketahui, bahwa kasus dugaan korupsi pematangan lahan dan pembangunan talud dilokasi PLTMG Kaimana adalah hasil penyelidikan dan penyidikan pihak Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Papua Barat.

Berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua Barat, mega proyek program Papua Terang senilai Rp18.280 miliar itu mengalami kerugian negara sebesar Rp1.793.851.488 miliar.

Ketiga tersangka, yakni JSRM berperan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, CETW selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana, dan Direktur PT. Selatan Indah berinisial PT alias Honce selaku kontraktor pelaksana.

Mereka diperkarakan lantaran mega proyek yang berlokasi ditepi pantai atau tepatnya di kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kampung Coa, mandek sejak dianggarkan pada 2017 silam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana.

Padahal, pekerjaan pematangan lahan dan pembangunan talud berukuran 100 X 200 meter itu seharusnya sudah terealisasi agar pembuatan PLTMG MPP berkapasitas 10 MW pun dapat segera dikerjakan. Direncanakan, PLTMG Kaimana akan mulai beroperasi pada tahun ini. (PB13)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 23 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: