Kejati Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Ratusan Miliar

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat sejak Rabu 15 Juli lalu, telah mengumumkan adanya empat kasus dugaan korupsi bernilai ratusan miliar rupiah yang tengah dalam penyidikan. Namun, hingga kini belum ada seorangpun yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Tak perlu berlama-lama. Jika diperoleh minimal dua alat bukti berdasar hukum, maka Kejati Papua Barat dapat mengeluarkan penetapan tersangka,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy kepada Papua Barat News, Senin (31/8/2020).

Menurut advokat senior itu, Kejati Papua Barat harus meneruskan dan menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang telah dimulai oleh Yusuf selaku mantan Kepala Kejati Papua Barat. Apalagi kasus tersebut bernilai ratusan miliar rupiah. Sayang jika kasus tersebut harus terhenti ditengah jalan hanya karena adanya pergantian pimpinan.

“Saya mendorong sekaligus mendesak penyidik Kejati Papua Barat untuk meneruskan proses penyelidikan dan atau penyidikan yang telah dimulai oleh Yusuf. Sedikitnya ada empat perkara yang telah diumumkan penyidikannya, itu harus tuntas,” ujar Warinussy.

Kejati Papua Barat memang tengah melakukan penyidikan terhadap empat kasus dugaan korupsi, dimulai dari dugaan korupsi Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk pembangunan rumah ibadah, yayasan, dan fakultas serta kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Papua (Unipa) Manokwari tahun Anggaran 2018 sebanyak Rp598 miliar.

Kemudian ada dugaan korupsi proyek pembangunan septic tank individual pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2018 senilai Rp7,062 miliar. Dan dugaan korupsi pembangunan perumahan pemukiman pada Dinas Perumahan Papua Barat tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 senilai Rp29 miliar.

Berikutnya dugaan korupsi pekerjaan pembangunan gedung baru Puskesmas Aisandami di Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2018. Namun, Puskesmas baru selesai dibangun tahun 2019, dengan mata anggaran tahun 2018.

“Anggaran yang dikorupsi tidak main-main. Untuk itu, saya mendesak penyidik Kejati Papua Barat segera menetapkan tersangka dan menyeretnya ke meja hijau guna mempertanggung jawabkan perbuatannya,” kata Warinussy.

Senada, Komisi I DPD – RI, Filep Wamafma mengatakan, banyaknya kasus korupsi di Papua Barat yang menyeret kepala negara atau pejabat daerah turut mempengaruhi rasa percaya rakyat terhadap negara atau pemerintah. Negara oleh rakyat dianggap gagal dalam mensejahterakan mereka.

“Perkaranya harus tuntas dan harus ada efek jera bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak muncul asumsi, bahwa negara gagal. Padahal sebaliknya, yang menggagalkan kebijakan negara adalah pimpinan dibawahnya,” kata senator asal Papua Barat itu. (PB13)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 1 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: