Kompak Memberantas Peredaran Miras

WAISAI, PB News – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengajak selutuh bupati dan wali kota se-Papua Barat untuk kompak dan komitmen memberantas minuman keras (Miras).

“Salah satu cara utuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua adalah dengan tidak mengkomsumsi miras. Miras menyebabkan banyak kerugian dan tindak kejahatan, karena miraslah orang Papua dicap sebagai pemabuk,” ujar Dominggus saat penutupan Raker Bupati/Wali Kota se-Papua Barat, di Waisai, Raja Ampat, Rabu (21/3).

Menurut Dominggus, miras bukan jati diri orang asli Papua, karena itu setiap kepala daerah di Papua Barat harus memiliki komitmen untuk memberantas miras, dengan membuat Perda tentang Pelarangan miras di masing-masing daerah.

“Perda tentang Pelarangan Minuman Keras, prinsipnya harus diberlakukan di semua kabupaten/kota dengan konsisten, benar penerapan, dan pencegahannya, serta penindakan oleh daerah,” tegas Dominggus.

Selanjutnya, Dominggus menegaskan, jika alasan Miras adalah sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan musti dipertahankan, hal itu merupakan pandangan yang sangat keliru. Justru Miras lebih banyak negatifnya dibanding hal positif.

“Miras bukan solusi pendapatan asli daerah (PAD) utama, sebab masih banyak sumber lain yang bisa meningkatkan PAD,” lanjut Dominggus.

Dominggus lalu mencontohkan, saat dirinya masih menjadi Bupati Manokwari. Sebelum diberlakukan Perda Miras pernah memperoleh PAD sebesar Rp 9 miliar, namun setelah ada Perda Miras justru PAD  Kabupaten Manokwari melonjak menjadi Rp 38 miliar. Itu artinya, Miras bukanlah sumber PAD yang signifikan.

Dominggus juga menceritakan pengalaman, ketika dirinya menginap di salah satu hotel di Jakarta, dimana dia pernah mendapati orang Papua yang sedang mabuk berat dievakuasi dengan alat angkut barang untuk diantar di kamar.

Karena itu, Dominggus meminta semua Bupati dan Wali Kota bersama DPRD mensinkronkan Perda tentang Pelarangan Miras di seluruh wilayah Papua Barat.

“Mari kita jaga wilayah Provinsi Papua Barat bersih dari peredaran Miras,” imbuhnya.

Dia juga meminta para kepala daerah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengefektifkan pelaksanaan larangan tersebut dan mengendalikan peredaran miras.

“Perda miras juga harus memuat klausul tentang larangan pembuatan miras. Kemudian, penjualannya di daerah bisa lebih diperketat sehingga peredarannya tak sembarangan,” pungkasnya.

Secara terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengaku, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Tanah Papua hampir sebagian besar dipicu oleh miras.

“Pemicu kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah miras. Karena itu, Perda Miras harus lebih tegas. Di daerah lain, Satpol PP-nya gencar melakukan sidak terutama pada malam hari,” ujar menteri yang akrab disapa Mama Yo ini. (PB14)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: