LP3BH Temukan Indikasi Keterlibatan Pejabat Daerah

  • Polemik Operasi PT BAPP di Lembah Kebar

 

MANOKWARI, PB News – Tim advokat Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, telah menemukan indikasi keterlibatan sejumlah pihak baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah atas beroperasinya PT Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) di Lembah Kebar, Kabupaten Tambrauw yang kini menjadi polemik.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy, menjelaskan, dalam catatan fakta ada indikasi keterlibatan tiga bupati yakni Bupati Sorong, Bupati Manokwari dan Bupati Tambrauw dalam memberikan rekomendasi serta izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT BAPP. Bahkan Gubernur Provinsi Papua Barat juga diduga telah ikut memberikan rekomendasi pencadangan lahan kelapa sawit di Lembah Kebar pada pertengahan tahun 2007 lalu.

Dia menuturkan, seluruh keputusan pejabat daerah di Kabupaten Sorong, Tambrauw dan Manokwari dinilai tidak transparansi menyampaikan kepada masyarakat adat setempat.

Padahal posisi masyarakat adat suku besar Mpur jelas dan nyata sudah diakui oleh Negara Republik Indonesia yang diatur di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945. Juga di dalam pasal 1 huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008. Dan juga telah diakui di dalam Putusan Mahkamah Konstusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013.

“Sehingga perusahaan tersebut telah menggusur dan melakukan penebangan hutan di atas tanah adat Suku Mpur yang diperkirakan telah mencapai luasan 34.000 hektar saat ini,” ucap Warinussy melalui rilis pers yang diterima redaksi Papua Barat News, Minggu (16/9/2018).

Menurut dia, tindakan tersebut secara eksplisit telah memanipulasi serta mengeksploitasi hak adat atas hutan dan lingkugan yang sudah digusur oleh pihak perusahaan. Sehingga, Suku Mpur sudah menandatangani surat kuasa khusus dengan tim advokasi LP3BH Manokwari, pada Sabtu (15/9/2018).

“Hal ini sebagai tindaklanjut dari  laporan kasus dari masyarakat adat suku Mpur ke LP3BH pada tanggal 26 Februari 2018 lalu,” terang dia.

Ke depannya, kata Warinussy, LP3BH akan mempersiapkan sejumlah langkah hukum terkait dengan keterlibatan sejumlah pejabat daerah tersebut.

“Demi kepentingan hukum untuk para klien kami dari suku besar Mpur di Lembah Kebar,” ucap dia.

Persoalan deforestasi kawasan hutan untuk kepentingan investasi perlu ditelaah lebih jauh terkait izin dan manfaat investasi dari sisi analisa dampak lingkungan (Amdal), agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Dengan demikian, keputusan melakukan penyegelan opersional PT BAPP di Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw, pada Kamis (30/8/2018) lalu, mendapat dukungan penuh dari masyarakat calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Manokwari Barat.

Penyegelan perusahaan tersebut dilakukan oleh masyarakat adat enam suku asli Mpur yakni Suku Amawi, Wasabiti, Wanimeri, Kebar, Anari, dan Arumi didampingi oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat, Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Gereja Kristen Indonesia (GKI), BEM Unipa Manokwari, jajaran anggota Polda Papua Barat dan Kodam XVIII/Kasuari.

Perlu diketahui bahwa, PT BAPP sempat ditolak oleh masyarakat setempat karena ingin melakukan ekspansi bisnis sawit. Akan tetapi, dengan dalil melakukan pengembangan komoditas jagung dan mengantongi Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Tambrauw dengan nomor 521/23/2015, maka PT BAPP dapat beroperasi di lembah Kebar. Selain SK Bupati Tambrauw, PT BAPP juga mengantongi SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 873/ Menhut-II/2014 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT Bintuni Agro Prima Perkasa dengan luas areal adalah 19,368,77 hektar.(PB15)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: