Praperadilan Kapolda Papua Barat Diputus Selasa

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ketua Majelis hakim tunggal Rodesman Aryanto menetapkan, sidang Praperadilan yang mengadili permohonan Hj. Ida Centya Adam terhadap Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat (termohon), akan diputus pada hari Selasa 15 September besok.

“Menetapkan, sidang Praperadilan antara Nonya Haji Ida Centya Adam sebagai pemohon terhadap Kapolda Papua Barat sebagai termohon, ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Selasa 15 September mendatang dengan agenda putusan,” kata Ketua Majelis hakim tunggal Rodesman Aryanto, Jumat (10/9/2020) dalam persidangan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Manokwari.

Dalam persidangan tersebut, pemohon Ny. Hj. Centya Adam diwakili oleh kuasa hukumnya, Thresje Juliantty Gasperzs. Sementara Kapolda Papua Barat diwakili oleh Iptu Maurens Ayomi dan Iptu Yuli Subagyo selaku kuasa hukumnya.

Pada persidangannya sebelumnya, pemohon praperadilan mempersoalkan termohon karena tidak mematuhi amanat Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tertanggal 11 Januari 2017.

Dalam putusan MK tersebut menegaskan, bahwa penyidik diwajibkan setelah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SP.Sidik) dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, penyidik sudah harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, dengan tembusan yang disampaikan kepada pelapor dan juga terlapor.

Menurut kuasa hukum pemohon, termohon sengaja tidak melaksanakan perintah Pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut, sehingga dalam petitum (tuntutan) permohonannya Ny. Hj. Centya Adam sebagai Direktur Utama (Dirut) PT. Visiatama Bangun Megah, memohon kepasa hakim tunggal agar menyatakan SPDP Nomor : SP.Sidik/159/V/2017/Sit.Reskrimum, tertanggal 11 Mei 2017, adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Asal-usul Perkara

Kapolda Papua Barat diduga telah melalukan pelanggaran terhadap amanat Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lantaran tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut umum dengan tembusan kepada terlapor dan pelapor.

Saat itu, Ida Centya Adam selaku kontraktor pelaksana pembangunan fasilitas kantor, gudang dan perumahan di kawasan perkebunan PT. Medco Papua Hijau Selaras (MPHS), melaporkan Yana Sofyan Panigoro dan Zulkifli Nurdin selaku pimpinan MPHS terkait dugaan kasus penipuan, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/117/IV/2017/Papua Barat/SPKT, tertanggal 27 April 2017.

Akan tetapi, penyidikan perkara tersebut di Polda Papua Barat tidak menerbitkan SPDP. Padahal, penyidik wajib menyampaikan SPDP dalam jangka waktu maksimal tujuh hari, sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 130/PUU-XIII/2015. (PB13)

***Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 14 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: