Sidang Praperadilan Kapolda Papua Barat Mulai Digelar

MANOKWARI, papuabaratnews.co Pengadilan Negeri Manokwari menggelar sidang gugatan praperadilan terhadap Kepala Polda Papua Barat, pada Senin (31/8/2020).

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Hj. Ida Centya Adam selaku kontraktor pelaksana PT Visiatama Bangun Megah, karena dinilai telah terjadi kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dugaan penipuan, pada 2017 silam.

Dari pantauan awak media, sidang perdana praperadilan dengan nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.MnK atas Hj. Ida Centya Adam (pemohon), dibuka tanpa kehadiran Kapolda Papua Barat (termohon). Padahal, Kapolda Papua Barat telah mendapat atau menerima surat panggilan guna menghadiri persidangan praperadilan.

“Juru sita kami sudah menjalankan relaas panggilan kepada termohon dan bertemu termohon (Kapolda), tapi termohon tidak membubuhkan tanda tangannya di relaas panggilan. Kami akan melakukan panggilan lagi kepada termohon untuk dapat hadir pada sidang pekan depan,” kata Ketua Majelis Hakim Tunggal Rodesman Aryanto, seusai menunda persidangan.

Dalam persidangan tersebut, Hj. Ida Centya Adam sebagai pemohon hadir diwakili oleh Yan Christian Warinussy dan Thresje Juliantty Gasperzs selaku penasehat hukumnya. Persidangan ini akan kembali digelar pada Senin (7/9/2020) mendatang, dengan agenda membacakan berkas gugatan dan mendengarkan jawaban tergugat atau termohon.

Asal-usul Gugatan

Perihal praperadilan tersebut, Kapolda Papua Barat diduga telah melalukan pelanggaran terhadap amanat Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lantaran tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut umum dengan tembusan kepada terlapor dan pelapor.

Saat itu, Ida Centya Adam selaku kontraktor pelaksana pembangunan fasilitas kantor, gudang dan perumahan di kawasan perkebunan PT. Medco Papua Hijau Selaras (MPHS), melaporkan Yana Sofyan Panigoro dan Zulkifli Nurdin selaku pimpinan MPHS terkait dugaan kasus penipuan, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/117/IV/2017/Papua Barat/SPKT, tertanggal 27 April 2017.

“Ternyata, penyidikan perkara itu di Polda Papua Barat tidak menerbitkan SPDP. Padahal, penyidik wajib menyampaikan SPDP yang jangka waktunya minimal tujuh hari,” ujar Warinussy. “Untuk itu, pemohon menggugat praperadilan. Ini sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 130/PUU-XIII/2015,” katanya lagi. (PB13)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 1 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: