Terdakwa Nina Diana Tidak Ajukan Saksi Meringankan

  • Minta langsung dituntut

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Papua Barat pada Pengadilan Negeri Manokwari, Kamis (27/8/2020), menunda lanjutan sidang perkara dugaan korupsi pengadaan tanah Kantor Dinas Perumahan Papua Barat, Senilai Rp4.5 Miliar. Kasus ini menyeret Nina Diana selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), sebagai terdakwa.

Lanjutan sidang yang digelar secara virtual dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan, ditunda lantaran terdakwa Nina Diana tak mengajukan saksi meringankan. Dalam persidangannya, terdakwa memohon kepada Majelis hakim yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Sonny A.B Laoemoery, agar Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Tinggi Papua Barat, langsung menuntutnya.

Dengan demikian, sidang ini pun langsung ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Kamis pekan depan, dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum penundaan, Ketua majelis hakim berpesan, agar terdakwa tetap berada dalam penahanan. Sedangkan, Jaksa Penuntut diminta untuk dapat segera menyiapkan surat tuntutannya.

Usai penundaan, Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Negeri Manokwari Rodesman Aryanto mengatakan, terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengajukan saksi meringankan, meski telah diberi kesempatan. Terdakwa pun tak keberatan mengikuti persidangan secara virtual tanpa dihadiri oleh penasehat hukumnya.

“Jadi, persidangan tadi itu berlangsung singkat, karena ternyata terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan. Terdakwa meminta untuk langsung dituntut. Terdakwa juga tidak keberatan menjalani persidangan tanpa didampingi pengacaranya,” kata Rodesman kepada Papua Barat News.

Adapaun Nina Diana telah menjalani penahanan sejak 4 Juni 2020 di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Papua Barat sebagai titipan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Kini, terdakwa telah menjalani penahanan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Manokwari, sebagai tahanan titipan Pengadilan Tipikor Papua Barat, sejak dilimpahkan Kejaksaan.

Dalam perkara itu, Nina Diana yang berprofesi sebagai Notaris diduga telah mengeluarkan atau menerbitkan Akte Jual Beli (AJB) tanah cacat hukum yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebanyak Rp3.5 Miliar dari Rp4.5 Miliar yang dianggarkan pemerintah Papua Barat, dalam APBD – Perubahan Tahun 2015.

Atas perbuatannya, Nina Diana didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (PB13)

** Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 28 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: