Papua Barat jadi ‘Milik’ Jokowi-Ma’ruf

JAKARTA, papuabaratnews.co – Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin menang perolehan suara Pilpres 2019 di Provinsi Papua Barat. Pasangan nomor urut 01 itu unggul jauh 380.265 suara dari pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Demikian hasil rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional untuk Papua Barat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

Dalam pleno tercatat Jokowi-Ma’ruf memperoleh 79,82 persen suara pada Pilpres di Papua Barat, sementara Prabowo-Sandi hanya 20,18 persen suara.

“Pasangan Joko Widodo-Prof Dr KH Ma’ruf Amin memperoleh 508.997 suara dan H Prabowo Subianto-H Sandiaga Salahuddin Uno 128.732 suara,” kata Ketua KPU Papua Barat, Amus Atkana di Kantor KPU RI.

Jumlah suara sah di Papua Barat tercatat 637.729, sedangkan suara tidak sah 12.462. Jumlah pemilih di Papua Barat 795.417 orang dengan rincian 414.536 laki-laki dan 380.881 perempuan. Namun, yang menggunakan hak pilih di Pilpres hanya 650.191 orang. Rinciannya 335.000 laki-laki dan 315.191 perempuan.

Pemilih disabilitas di provinsi itu total ada 962 orang, tapi yang menggunakan hak pilihnya di Pilpres hanya 287 dengan rincian 133 laki-laki dan 154 perempuan.

“Puji syukur, puji Tuhan PPWP (pemilihan presiden dan wakil presiden) Papua Barat sah,” ujar Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

Lebih lanjut untuk hasil Pileg 2019 di tingkat Provinsi Papua Barat Partai NasDem unggul dengan perolehan 109.157 suara. Menyusul kedua partai Golongan Karya (Golkar) dengan perolehan 103.012 suara diurutan ketiga, PDI Perjuangan mendapat 101.713 suara. Posisi keempat hingga terakhir secara berurutan yaitu, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Perindo, PKS, Hanura, Berkarya, PPP, PSI, PBB, PKPI, dan Garuda.

Jumlah pemilih Provinsi Papua Barat mencapai 795.417. Dari angka tersebut, yang menggunakan hak pilihnya sebesar 647.395 orang. Dari seluruh suara yang masuk, sebanyak 46.288 suara dinyatakan tidak sah. Sehingga, jumlah suara sah mencapai 601.107.

Pengesahan rekapitulasi suara dilakukan oleh pimpinan pleno, Wahyu Setiawan. Pleno rekapitulasi dihadiri saksi dari peserta pemilu dan unsur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selain Papua Barat, KPU RI juga akan merekapitulasi hasil hitung dari DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

“Noken” Diperdebatkan

Rapat pleno rekapitulasi suara nasional Pemilu 2019 Provinsi Papua Barat yang digelar di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Sabtu siang itu juga diwarnai perdebatan terkait mekanisme noken.

“Saksi Badan Pemenangan Pemilu (BPN) 02 membenarkan mekanisme Pemilu di sana pakai noken, sehingga ada daerah yang hasil perolehan suaranya sampai 100 persen,” kata saksi Badan Pemenangan Nasional 02 Prabowo-Sandi, Aziz Subekti.

Daerah yang dimaksud terjadi di Kabupaten Maybrat dan Pegunungan Arfak Papua Barat saat proses pencoblosan suara berlangsung.

Noken adalah suatu sistem yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009, sebagai budaya asli daerah. Selama ini noken hanya dikenal sebagai tas hari-hari yang dibuat masyarakat asli Papua dari benang yang berasal dari akar pepohonan.

KPU telah menjadikan noken bagian penting dalam pelaksanaan Pemilu di wilayah setempat, khususnya untuk masyarakat yang berasal dari daerah pegunungan yang sulit dijangkau kendaraan.

Dalam Petunjuk Teknis KPU Papua Nomor 1/2013, noken digunakan sebagai pengganti kotak suara.

Tata cara (sistem) noken yang dilaksanakan masyarakat adat Papua Barat dimulai dengan pengumpulan warga pemilih untuk ditanya satu per satu pilihannya dan kepala suku mewakili suara mereka.

Masyarakat setempat pada hari H pemungutan suara berkumpul di TPS untuk berbaris di depan noken yang digantung di pintu masuk TPS. Selanjutnya petugas pemungutan suara menghitung jumlah pemilih.

Pertanyaan terkait noken juga dilontarkan saksi tim TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin, I Gusti Putu Arta, kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana.

Menurut dia tidak ada yang salah dengan pemanfaatan noken dalam proses pemungutan suara, namun dia meminta otoritas terkait untuk memperbaiki tata-cara maupun regulasi yang jelas terkait noken demi menjaga keutuhan hak suara masyarakat di Papua dan Papua Barat.

“Yang saya kritisi adalah tata-cara adat dalam menitipkan suara kepada kepala suku melalui skema noken di Papua Barat. Karena tingkat kehadiran pemilih ke TPS menjadi tidak penting setelah diwakili oleh kepala suku,” ujarnya.

I Gusti Putu Arta mencontohkan, pada dua daerah yang suaranya mencapai 100 persen, belum tentu tingkat kehadiran pemilih ke TPS sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap.

Ia berharap di masa depan regulasi terkait noken perlu diperjelas agar hak suara pemilih dapat benar-benar terlindungi.

Menjawab pertanyaan itu, Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, membantah tudingan ada mekanisme noken dalam proses pemungutan suara di wilayahnya.

“Pegunungan Arfak secara geografis ada pedalaman, tapi semua mobil tembus dari Manokwari hingga Sorong. Sistem demokrasi Indonesia kita terapkan sepenuhnya dan tidak ada sistem noken di sana. Semua warga datang ke TPS dan membawa formulir undangan C6,” katanya.

Kawasan Maybrat maupun Pegunungan Arfak, kata Amus, memiliki tingkat antusiasme warga terhadap Pemilu yang relatif tinggi hampir setiap berlangsungnya pesta demokrasi.

“Paling rendah tingkat kepesertaan pemilih di sana bisa 88 persen pada pemilu sebelumnya,” ujarnya. (RED/OKZ/ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: