Pemda Siapkan Opsi Tingkatkan Cakupan Vaksinasi

RANSIKI, papuabaratnews.co – Sekretaris Daerah Manokwari Selatan Hengky Tewu mengatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan beberapa opsi guna meningkatkan cakupan vaksinasi di daerah itu.

Pasalnya hingga saat ini, cakupan vaksinasi di Mansel masih di angka 2,5 persen dari total penduduk sekitar 50 ribu jiwa. Apabila upaya vaksinasi tindak ditingkatkan, target vaksinasi 70 persen sulit tercapai.

“Sekarang kita masih ada di angka 2,5 persen dari total penduduk 50 ribu. Itu artinya, baru sekitar seribu lebih yang baru divaksin selama enam bulan pencanangan vaksinasi ini. Kalau cakupannya seperti ini terus, butuh waktu yang lama untuk mencapai 70 persen,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Ransiki, Rabu 9 Juni 2021.

Tewu menerangkan, salah satu opsi yang kemungkinan diambil adalah memaksimalkan vaksinasi di setiap kerukunan masyarakat yang ada di Mansel. Karena menurut Tewu, pemerintah pusat pasti akan memasok vaksin selama ada laporan permintaan dari daerah.

“Bisa juga misalnya kerukunan-kerukunan masyarakat kita dorong dari situ. Karena kalau dari pusat, mereka pasti akan memasok terus vaksin selama ada laporan permintaan dari daerah. Jadi kita harus cari cara untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di Mansel,” ujarnya.

“Kita juga berharap adanya kesadaran masyarakat untuk langsung datang vaksinasi di fasilitas kesehatan. Sebab, untuk door to door, itu beberapa upaya yang harus dilakukan? Terus belum lagi baku tawar, sampai akhirnya tidak jadi,” sambungnya.

Ditegaskan Tewu, aturan vaksinasi merupakan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia. Sehingga kata Tewu, secara aturan setiap individu di negara ini tidak boleh menolak pemberian vaksin.

“Kenapa vaksinasi seperti ada upaya paksa? Karena memang vaksin itu mandatori. Jadi tidak ada opsi pilihan. Bukan karena tidak mau, sehingga boleh menolak. Undang-undang itu mewajibkan,” sebutnya.

Dijelaskan Tewu, di daerah lain ada aturan tegas terkait vaksinasi. Di mana, setiap pengurusan dokumen, harus disertakan dengan surat berbadan sehat termasuk sertifikat vaksinasi covid-19.

Meski begitu kata Tewu, dalam pelaksanaannya, pemerintah menyampaikan dengan cara yang baik.

“Di tempat lain, kalau mau mengurus surat kesehatan di fasilitas kesehatan, maka salah satu syarat dikeluarkannya surat keterangan berbadan sehat adalah sertifikat vaksin. Selain itu ada aturannya juga di tempat lain, guru-guru yang tidak divaksin, tidak boleh mengajar. Jadi itu upaya-upaya yang sudah dilakukan. Kalau di Mansel kita masih ada di tahapan mendorong, melalui sosialisasi. Yang keras-keras begitu kita sabar dulu. Kita tidak mungkin tangkap orang terus divaksin. Tetap kita sampaikan dengan baik,” kata Tewu.

Sekda juga tidak memungkiri, masih ada ketakutan dari masyarakat terkait vaksinasi Covid-19. Karena itu, Sekda menekankan, fungsi sosialisasi perlu terus dilakukan.

“Karena kalau orang takut (divaksin) harus dijelaskan. Itu salah satu upaya untuk mendorong meningkatkan cakupan vaksinasi di Mansel,” ucapnya.

Lanjut Tewu, apabila sudah mencapai target vaksinasi, masyarakat sudah bisa melepas masker dalam menjalankan aktifitas. Sebab kata Tewu, menggunakan masker tak sepenuhnya aman bisa tak mengikuti aturan pakai.

“Masker itu sebenarnya harus diganti setiap empat jam. Jam empat ke atas sudah banyak kuman. Memang efektif untuk menangkal virus Covid-19, namun tetap bisa ada kuman lain yang masuk. Jadi kalau sudah banyak yang divaksin, kita sudah bisa lepas masker,” tukasnya. (PB24)

 

**Berita ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 10 Juni 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: