Pengurusan Dokumen Amdal SPN Tanggungjawab Polri

RANSIKI, papuabaratnews.co – Bupati Manokwari Selatan Markus Waran mengatakan, pengurusan dokumen baik Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) ataupun menggunakan UKL-UPL dalam pembangunan SPN merupakan tanggungjawab Polri. Karena menurut Waran, aset tersebut nantinya dimiliki secara penuh oleh Polri.

“Dokumen Amdal ataupun yang akan dipakai UKL-UPL sepenuhnya tanggungjawab Polri, karena itu aset mereka,” tuturnya, belum lama ini.

Dia menjelaskan, Pemda Mansel hanya menyiapkan lahan untuk pembangunan SPN. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan.

“Lahannya itu sekitar 30 hektar dari total 195 hektare yang sedang kita upayakan untuk dialih-fungsikan,” ujarnya.

“Prinsipnya pengadaan oleh Pemda Mansel, kemudian menyerahkan secarah hibah lahan itu untuk lokasi dibangunnya SPN,” sambungnya.

Dia menyebutkan, koordinasi terkait alih fungsi lahan tersebut dengan Kementerian Kehutanan sudah 90 persen.

“Kita tinggal tunggu persetujuan, karena sudah 90 persen,” ungkapnya.

Dia berharap, dengan dibangunnya SPN di Mansel memberikan ruang yang bagi putera-puteri asli Mansel untuk mengabdi sebagai anggota Polri.

“Disini sudah ada Rindam, dan sekarang SPN akan segera dibangun. Jadi peluang anak-anak asli Mansel untuk jadi anggota TNI-Polri sebetulnya terbuka lebar. Kita tinggal menyiapkan diri saja, terutama persiapan fisik. Jauhi miras apalagi yang namanya narkoba,” paparnya. (PB24)

 

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 21 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: