Bapenda Target 8.000 WR Terdata Tahun ini

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Badan Pendapatan Daerah (bapenda) Manokwari menargetkan 8.000 wajib retribusi (WR) persampahan terdata tahun ini.

“Tetapi sampai Februari mereka (BNI, red) belum cetak lagi kartunya, sehingga kami masih menunggu,” ungkap (Plt) Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Manokwari, Umrah Nur kepada awak media belum lama ini.

Pendataan wajib retribusi tahun ini kata Umrah, rencananya akan dimulai dari wilayah Wosi dan Pasir Putih. Beberapa waktu lalu sambung Umrah, pihaknya juga melakukan sosialisasi di Kampung Madu Raja dan Wosi. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi diwilayah tersebut.

“Kita masih menunggu kartu dari Bank BNI untuk dibagikan kepada masyarakat Madu Raja,” katanya.

Sebagai informasi, pembayaran retribusi persampahan menggunakan tapcahs (non tunai) sudah berjalan sejak 2019 lalu. Namum dalam perjalannya masih terkendala oleh faktor jaringan.

“Tempat untuk mengisi kartu itu masih kurang sehingga membingungkan masyarakat,” terang Umrah.

Ia menyebutkan, dari target tahun lalu sebanyak 6.000 WR, baru terdata sebanyak 2.677 kepala keluarga (KK).

“Mengingat kemampuan pengadaan alat tapcash belum memadai. Dari 6.000 KK baru 2.677 yang terdaftar dari kartu yang ada,” sebutnya.

“Biasanya jika ada yang mau membayar, petugas kelurahan yang membawa alat tersebut. Kemarin juga terjadi kendala karena tidak sinkron. Ada yang sudah menbayar tetapi tidak terbaca semua di sistem karena belum diupgrade diaplikasi bahwa yang bersangkutan sudah membayar manual,” sambungya.

Menyikapi kendala yang dihadapi, pihaknya pun telah berkoordinasi dan masih menunggu petunjuk selanjutnya dari BNI. Ia berharap bapenda dapat diberikan otorisasi disistem untuk melakukan pelunasan.

“Karena bapenda tahu siapa yang telah melakykan pembayaran manual. Jika bapenda mempunyai otorisasi untuk melakukan pelunasan maka lebih memudahkan. Untuk sementara ini bagi yang memiliki kendala di sistem, pembayaran retribusi persampahan masih dilakukan secara manual dan dikhawatirkan dananya tidak sampai ke kas daerah (kasda),” pungkas Umrah.(PB19)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 18 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: