DPRD Sebut DPA Manokwari belum Disahkan

MANOKWARI, papuabaratnews.co Pelaksanaan roda Pemerintahan Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2021 sudah memasuki triwulan kedua. Namun, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang harus diserahkan untuk dikelola oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) belum juga disahkan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari Norman Tambunan menyebutkan, apabila dokumen DPA sudah rampung diperbaiki maka secepatnya eksekutif menyerahkan kepada legislatif untuk disahkan. Karena kebutuhan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat harus berjalan, termasuk biaya operasional pada setiap OPD di lingkup pemerintah Kabupaten.

“Masalahnya DPA hasil evaluasi itu sampai saat ini belum dikembalikan ke DPRD,” ujarnya kepada awak media di Manokwari, beberapa waktu lalu.

DPRD, kata dia, sudah menyurati pemerintah daerah untuk mempertanyakan perihal hasil konsultasi APBD dan evaluasi DPA tersebut. Akan tetapi, belum mendapatkan respon balik dari pemerintah. Sehingga pembahasan untuk pengesahan yang harus dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD pun belum dilaksanakan.

“Kalau sudah dikembalikan, hasil evaluasi itu dibahas dengan Tim Banggar baru kita sahkan berdasarkan keputusan pimpinan DPRD,” kata dia.

Sebelumnya, Plt Sekda Manokwari Marsyiana Djalimun mengatakan, dalam waktu dekat DPA untuk setiap OPD akan segera direalisasikan seiring dengan hasil konsultasi yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Manokwari dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Kita pastikan semua perbaikan yang perlu dilakukan harus tuntas. Supaya tidak ada persoalan lagi,” katanya. (PB25/PB15)

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: