Kabupaten Manokwari Raih Penghargaan UHC JKN-KIS
MANOKWARI, PB News – Kabupaten Manokwari meraih penghargaan Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (UHC JKN-KIS) 2018. Penghargaan diberikan setelah Pemerintah Kabupaten Manokwari dinilai mampu memberikan perlindungan kesehatan terbaik bagi warganya.
Apresiasi itu diberikan kepada Pemkab Manokwari karena telah mendukung Program JKN-KIS sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan UHC (cakupan kesehatan semesta). Di Kabupaten Manokwari, jumlah warga yang telah ditanggung Pemda sudah mencapai lebih 10.000 orang.
“Penghargaan itu karena Pemda Manokwari telah mengikutsertakan masyarakatnya dalam program BPJS Kesehatan diatas 85 persen,” kata Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo.
Wabup mengungkapkan, berdasarkan instruksi Presiden Jokowi, setiap Pemkab/Pemkot wajib mengcover masyarakatnya dalam program BPJS Kesehatan.
“Terutama yang diprioritaskan adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai masyarakat yang sakit dan mau tidak sekolah itu tidak punya KIS dan BPJS Kesehatan,” jelas Budoyo.
Wakil Bupati Edi Budoyo mengaku bersyukur atas peghargaan tersebut. Menurut dia, Pemkab Manokwari telah lebih dulu berkomitmen mewujudkan kesadaran akan kesehatan kepada warganya. Komitmen itu pun didukung oleh kebijakkan Pemkab melalui dukungan anggaran dan fasilitas.
Untuk pelayanan kesehatan, menurut Wabup, Pemkab telah mengintruksikan BLUD RSU Manokwari melayani semua masyarakat Manokwari yang ingin berobat sekalipun belum memiliki kartu BPJS Kesehatan.
Budoyo menambahkan, pada Senin 4 Juni (hari ini, red), Pemda melalui BPJS Kesehatan akan menyerahkan kartu BPJS Kesehatan kepada kurang lebih 10.000 orang, khusus orang asli papua (OAP) di kantor Bupati Manokwari.
Secara terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 digelar untuk menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta kepada seluruh pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Pemimpin terbaik yang saat ini dipilih oleh rakyat, pasti akan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, termasuk dalam memberikan jaminan dan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Kami harapkan apa yang dilakukan, juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud,” ujar Fachmi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada kepala daerah tentang Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada Gubernur dan Wali Kota.
“Dalam Inpres tersebut, para Bupati dan Wali Kota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN dan juga memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS. Maka dari itu, peran kepala daerah sangat vital dalam menjamin kesehatan warganya. Tentunya kami sangat mengapresiasi daerah yang lebih dulu menerapkan universal health coverage ini,” kata Tjahjo. (PB8)
