Manokwari Belum Miliki Masterplan Penanganan Sampah

MANOKWARI, PB News – Slogan “Manokwari Nol Sampah” sudah digaungkan sejak satu tahun yang lalu, namun sayangnya sampai hari ini Kabupaten Manokwari belum memiliki masterplan penanganan sampah.

“Sampai hari ini masterplan pengelolaan sampah belum juga ada, padahal sudah cukup lama dilakukan pembahasan. Kami minta persoalan ini harus diperhatikan dengan serius oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manokwari. Jangan sampai pembicaraan Manokwari Nol Sampah hanya pepesan kosong,” kata Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan, Senin (20/3).

Menurut Demas, masterplan pengelolaan sampah harus segera rampung dan segera pula dilaksanakan, sehingga nampak bukti bahwa slogan Manokwari Nol Sampah bukan sekedar pepesan koosong atau kisah mimpi.

Demas menegaskan, penanganan sampah di Kabupaten Manokwari, terlebih di kota Manokwari seharusnya jauh lebih teratur karena telah memiliki Peraturan daerah (Perda) tentang Penanganan Sampah.

“Perda tentang sampah harus segera disosialisasikan, sehingga pelaksanaan penanganan sampah benar-benar terarah dan memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Jangan seperti yang terjadi saat ini,” imbuhnya.

Guna terwujudnya Manokwari Nol Sampah, Pemkab Manokwari, lanjut Demas, di tahun 2018 ini telah menganggarkan dana Rp 13 miliar untuk pengelolaan sampah di Manokwari.

“Walaupun Pemda Manokwari sudah menganggarkan dana tapi tidak semudah yang dibayangkan untuk pengelolaan. Tetapi ada mekanisme pelaksanaan anggaran yang harus dilalui yaitu proses lelang,” tuturnya.

Menurut Demas, untuk menangani sampah di Manokwari dibutuhkan armada truk sampah 35 unit. Dia menilai, selama ini sarana dan prasarana penanganan sampah sangat minim. Hanya terdapat beberapa armada pengangkut sampah, itupun sudah termakan usia.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sumedi, kepada wartawan mengaku masterplan pengelolaan sampah sebenarnya sudah jadi, hanya saja belum diserahkan kepada Bupati. Dia mengaku dirinya tak dapat berbuat apa-apa karena hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di DLH.

“Masterplannya sudah ada, tinggal kita serahkan kepada Bupati untuk dilihat. Dilanjutkan dengan pembuatan Perbup untuk penjabaran Peraturan daerah yang sudah ada,” tandas Sumedi.

Masterplan pengelolaan sampah itu diantaranya, mengatur hal ideal, seperti efisiensi produksi dengan desain barang yang bisa didaur ulang, melarang atau membatasi ketat peredaran kantong keresek dan botol air kemasan, dan menjadikan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) sebagai tempat daur ulang sampah. (PB8)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: