Pekerja Kebersihan di Manokwari Wajib Dilengkapi APD

  • Mereka berisiko terinfeksi Covid-19

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Sejauh ini petugas kebersihan di layanan kesehatan salah satu yang luput dari perhatian. Padahal mereka termasuk kelompok yang rentan terinfeksi virus Covid-19, sama halnya dengan petugas medis.

Para petugas kebersihan di rumah sakit dan petugas pengangkut sampah bekerja selama beberapa jam setiap harinya. Saat jutaan orang sibuk menghibur dan memberi semangat tenaga medis, para petugas kebersihan ini merasa profesinya kurang mendapatkan perhatian serupa.

Padahal petugas kebersihan adalah orang yang selalu memastikan lingkungan bersih agar aman dari virus corona. Bahkan, mereka mungkin saja bekerja dengan alat pelindung diri (APD) seadanya. Terlebih di wilayah yang menjalani karantina tentu produksi sampah meningkat. Demi keselamatan, petugas kebersihan wajib dilengkapi dengan APD.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Manokwari meminta kepada Pemda untuk serius memperhatikan keselamatan petugas kebersihan dan pengangkut sampah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manokwari.

Ketua GMKI Cabang Manokwari Clemens Mandacan mengatakan, petugas kebersihan harus dilindungi dari resiko dan bahaya, saat melaksanakan tugasnya. Setiap petugas kebersihan selama pandemi dibekali alat pelindung diri. Seperti penggunaan masker, hand sanitizer, dan APD lengkap untuk petugas yang datang ke wilayah karantina. Ini melengkapi alat standar seperti sarung tangan, topi, baju kerja dan sepatu boot.

“Jangan biarkan mereka bekerja dengan APD yang terbatas, apalagi tanpa APD,” ujar Clemens kepada Papua Barat News dalam moment peringatan Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja Internasional, Rabu 28 April 2021.

Clemens menegaskan, pelayanan kebersihan lingkungan harus tetap berjalan di masa pandemi. Jika tidak ditangani, sampah yang menggunung dan tidak dikelola justru dapat menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Di sisi lain, keselamatan petugas juga tidak dapat diabaikan dan menjadi hal penting dalam bekerja.

“Pantauan kami, banyak petugas kebersihan yang masih bekerja tanpa APD yang memadai. Ini tentu akan sangat membahayakan keselamatan mereka,” imbuhnya.

Dia menegaskan, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebagaimana disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Pemerintah bertanggungjawab untuk menjalankan amanat yang sudah diatur dalam UU tersebut,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pihaknya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi teknis yang terus berupaya mewujudkan Manokwari menuju Kota Nol Sampah. Akan tetapi upaya tersebut harus disertai dengan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi petugas kebersihan.

“Upaya mewujudkan Manokwari sebagai Kota Nol Sampah harus juga disertai dengan menjamin keselamatan dan kesehatan petugas di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan kebersihan kota membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat. Terutama kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja.

“Kesadaran mengurangi sampah secara perorangan pun masih sangat kurang. Jadi mari kita sama-sama wujudkan gerakan mengurangi sampah, mulai dari diri kita sendiri. Dari kitong untuk kitong. Kalau bukan sekarang kapan lagi. Kalau bukan kitorang siapa lagi,” lanjutnya.

Selain itu, Clemens juga mengharapkan agar pemerintah hendaknya memperhatikan secara serius perekrutan tenaga kerja pada Perusahaan-Perusahaan yang ada di Manokwari. Juga buruh bangunan yang bekerja agar merekrut orang asli Papua atau non Papua yang lahir besar di tanah Papua.

“Kurangi atau stop datangkan tenaga kerja dari luar Papua yang skilnya juga tidak beda dengan yang ada di tanah Papua. Apakah OAP sudah tidak bisa gali got, campur semen, tidak bisa bangun rumah atau gedung ka? Jadi setiap ada proyek pembangunan gedung atau kantor harus datangkan orang dari luar Papua?,” ujarnya mempertanyakan.

Dia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mendiskriminasi hak hidup berbangsa setiap warga negara Indonesia. Akan tetapi perlu ada keseimbangan hidup dan kesamaan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Karenanya, pemerintah diingatkan untuk dapat mendeteksi kecemburuan sosial di masyarakat yang jika tidak segera diatasi akan berujung pada persoalan besar ibarat menunggu bom waktu.

“Ketika ada insiden kecil, hal itu akan menjadi luapan dan picuan emosial karena ketidakseimbangan pemerataan hidup. Jangan menganggap sepele. Peran pemerintah akan kontrol sosial dan emosional masyarakat juga mesti digalakkan. Justru hal-hal kecil itulah yang membahayakan kerukunan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (PB25)

 

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 29 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: