Pelaku Bisnis Wajib Lakukan Pengelolaan Limbah

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Manokwari, Yohanes Ada’ Lebang kembali menegaskan bahwa pelaku bisnis wajib hukumnya untuk melakukan pengelolaan limbah. Sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dikatakan Lebang bahwa persoalan lingkungan bukan hanya menjadi tanggungjawab DLH semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua pihak.

“Semoga masyarakat paham bahwa tugas pencemaran ini untuk semua pelaku bisnis, hukumnya wajib dan tidak menyulitkan. Semua yang berbisnis tujuan terakhir adalah provit, kalau mereka (pelaku usaha) pasti mereka tidak lakukan usaha lanjut,” kata lebang kepada media ini, Selasa (12/1/21).

Guna meminimalisir terjadinya dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari, pihaknya harus melakukan mitigasi pencegahan dini. Dimana berdasarkan aturan di Pasal 98 Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa jika pencemaran melebihi ambang batas baku mutu yang ditentukan, dan jika berdampak luka berat dan kematian maka akan dikenai denda sebesar Rp.15 Miliar.

“Jika berdampak kematian, siapa yang tanggung jawab. Pasti dikatakan bahwa pemerintah tidak bikin apa-apa. Tanggung jawab untuk meluruskan bahwa sebenarnya saat ini kita melakukan pencegahan dini supaya tidak ada dampak yang fatal,” tungkasnya.

Sementara itu Lebang menepis isu yang beredar bahwa banyak masyarakat yang merasa ‘disulitkan’ oleh pemerintah. Namun Lebang menegaskan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka pelaku usaha wajib mematuhi aturan yang berlaku.

“Ini bukan rakyat tetapi pengusaha. Dan pengusaha wajib, karena izin lingkungan dibutuhkan dalam aktivitas usaha,” tegasnya.

Dijelaskan, untuk sampai terbitnya izin lingkungan di PTSP harus ada rekomendasi dari DLH. Untuk sampai keluarnya rekomendasi, maka pihaknya perlu melakukan verifikasi teknis. Bahwa memang benar yang dilakukan perusahaan atau dunia usaha sudah sesuai dengan standar lingkungan yang ada.

“Tidak ada yang memberatkan, karena itu tanggungjawab. Masih banyak yang tidak disiplin. Disiplin sosial pelaku usaha masih rendah, karena ketaatan yang belum dipatuhi,” pungkasnya. (PB19)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 13 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: