Pelayanan Publik Sementara Prioritaskan Keperluan Mendesak

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Bupati Manowkari Demas Paulus Mandacan  mengatakan, demi mencegah penyebaran virus Covid-19, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Manokwari khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik hanya memprioritaskan pelayanan yang bersifat mendesak.

“Untuk pelayanan kita akan lihat yang mana yang paling mendesak baru bisa dilakukan, kalau yang tidak mendesak maka tidak bisa dilakukan. Kita harus jaga jarak, sebagai langkah antisipasi,” jelasnya, Kamis (26/3/2020).

Diketahui hingga saat ini ASN melakukan kegiatan perkantoran di rumah atau dikenal dengan work from Home (WFH) demi mencegah penularan virus korona yang melanda dunia.

Hal tersebut diterapkan sejak dikeluarkannya edaran Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada 17 Maret yang disusul intruksi  Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan pada 18 Maret 2020, tentang pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

Menindak lanjuti intruksi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Manokwari membatasi pelayanan. Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Harry Ramandey menyebutkan, pihaknya hanya melayani berkas yang dirasa mendesak dan tidak bisa ditunda.

Hal tersebut sesuai dengan pengumuman yang tertera di depan pintu masuk Kantor Dukcapil Manokwari, yakni mengimbau masyarakat untuk menunda pengurusan dokumen kependudukan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Guna pengurusan dokumen kependudukan yang sifatnya mendesak dapat melalui pelayanan Whatshapp (WA) Dukcapil yang denga nomor yang telah tertera.

“Untuk pelayanan masyarakat tetap kami layani, tetapi ada batasan khusus, terutama untuk pelayanan yang sangat mendesak, untuk yang tidak mendesak sementara kami tunda dulu sesuai dengan edaran pak bupati,” terang Harry beberapa waktu lalu.

Tak hanya dukcapil, Harry mengatakan, beberapa OPD juga melakukan pembatasan pelayanan.

“Dukcapil dan OPD lain terkait dengan pelayanan masyarakat kami layani khusus untuk yang pelayanan mendesak,” sambungnya.

Dikatakan Harry, pihaknya melayani sesuai dengan laporan dari masyarakat, dan tetap memberikan blangko, namun hanya mengerjakan berkas yang bersifat mendesak.

Sementara untuk berkas yang telah memiliki barkot, maka tidak perlu dilegalisir.

“Bagi berkas yang sudah ada barkotnya tidak perlu lagi dilegalisir, sesuai dnegan aturan dari Kemendagri. Jam pelayanannya dibatasi, melihat kebutuhan masyarakat yang mendesak saja yang kami layani, batasnya hanya sampai jam 12.00 saja,” tandasnya. (PB19)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: