Pemkab Manokwari Pastikan Semua Warga dapat Jaminan Kesehatan 

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari memastikan bahwa seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Manokwari akan mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Hal tersebut menjadi komitmennya dalam memberikan proteksi atau perlindungan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang baik dan berkualitas.

“Kami pastikan bahwa seluruh masyarakat Manokwari akan dapat jaminan kesehatan. Kita anggarkan untuk pembiayaan di APBD,” ujar Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Selasa (9/3/2021).

Bupati mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya akan menginstruksikan kepada seluruh pimpinan OPD terkait yang berhubungan langsung dengan data kependudukan dan jaminan sosial kepada masyarakat agar lebih maksimal bekerja.

Tidak hanya kepada pimpinan OPD, Pemkab juga akan menginstruksikan kepada seluruh Kepala Distrik dan Kepala Kampung untuk memastikan semua warganya memiliki dokumen kependudukan yang sah.

“Yang terutama kita dorong adalah para kepala Distrik dan Kepala Kampung agar bisa memastikan seluruh warganya punya KTP untuk didaftarkan menjadi peserta BPJS,” kata dia.

Hermus mengungkapkan, dalam APBD tahun 2021 yang sedang diasistensi oleh pemerintah provinsi saat ini, Pemkab sudah menganggarkan biaya senilai Rp16 Milyar untuk jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS. Besaran biaya tersebut masih disesuaikan dengan masyarakat peserta BPJS yang terdata hingga saat ini.

“Jadi kita sudah anggarkan di APBD tahun 2021 sebesar Rp 16 Milyar untuk subsidi BPJS Kesehatan,” katanya.

Masih menunggak

Kepala BPJS Cabang Manokwari, Deny Jermy Eka Putra Mase menjelaskan, hingga akhir Februari 2021 ini, pemerintah Kabupaten Manokwari masih menunggak pembayaran iuran BPJS yang terbawa dari tahun 2020 sekitar Rp4 miliar.

Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda daerah mengakibatkan banyak anggaran pemerintah yang harus direalokasikan untuk kepentingan penanganan pandemi. Hal itu menjadi alasan pembayaran iuran BPJS mengalami sedikit kendala sehingga masih belum direalisasikan.

“Waktu PKS tahun 2020 memang sudah dianggarkan untuk iuran BPJS Kesehatan sesuai jumlah penerima adalah Rp 16 Miliar. Tapi karena ada pandemi sehinga sebagian dananya dialihkan untuk pos yang lebih mendesak,” dia menjelaskan.

Sambung Deny, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemda untuk dapat mengalokasikan biaya piutang senilai Rp4 milyar tersebut dalam APBD tahun 2021. Sehingga apabila target pembiayaan iuran BPJS kesehatan pada tahun 2021 adalah Rp 16 Miliar seperti yang disampaikan Bupati maka bisa disertakan juga dengan piutang yang ada sehingga menjadi Rp 20 milyar ke dalam APBD.

“Ini agar piutangnya tidak terbawa sampai akhir tahun 2021 nanti,” terang Deny.

Dari hasil koordinasi dengan Pemkab, pihaknya mendapatkan jawaban pemerintah tetap berkomitmen untuk melunasi piutang yang ada pada tahun 2021 ini. Karena tidak sempat lagi disertakan dalam APBD maka pemerintah akan menggunakan sumber dana lainnya untuk melunasi piutang dimaksud.

“Kami sudah koordinasikan. Teknisnya menurut Pak Bupati, nanti akan diambil dari sumber lain. Entah dari dana Otsus atau dari pajak rokok,” tutupnya meniru ucapan Bupati. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 10 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: