Penghasil Limbah Cair Wajib Miliki IPAL Domestik

MANOKWARI, papuabaratnews.co Fasilitas cuci tangan hampir ditemui di semua tempat di masa pandemi covid-19. Karena salah satu langkah pencegahan penularan virus korona adalah dengan rajin mencuci tangan. Namun, dengan banyaknya tempat pencucian tangan menghasilkan limbah cair yang yang dapat mencemari lingkungan. Untuk itu diwajibkan untuk harus memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Kepala Bidang Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Manokwari, Yohanes Ada’ Lebang menerangkan, imbauan perihal penyediaan IPAL domestik juga tertuang dalam Perbup protokol kesehatan yang telah dibahas awal Agustus lalu.

“Kita sudah dorong untuk semua pelaku usaha dan tempat-tempat yang menyediakan tempat pencucian tangan untuk menyediakan IPAL domestik,” terang Lebang, Selasa (1/9/2020).

Dirinya menjelaskan, semakin banyaknya fasilitas cuci tangan tentu akan semakin menambah volume limbah cair yang dihasilkan dari sabun atau deterjen, sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

“Kalau satu hari menggunakan air 50 liter maka tinggal dikalikan saja. Kebutuhan air di Manokwari untuk cuci tangan berapa, belum detergen yang digunakan dan itu limbah. Kalau tidak dikelola dengan IPAL, yang jelas Manokwari dapat tercemar,” sebut Lebang.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha agar dapat menyediakan IPAL domestik.

“Sadar atau tidak sadar kita akan tercemar, terlihat sepele tetapi itu limbah. Kita dorong semua minimal menggunakan IPAL domestik. harganya murah, kisaran Rp. 500-850 ribu berdasarkan kapasitas. Kalau hanya untuk cuci tangan, bisa beli yang harga Rp. 500 ribu,” paparnya.

Pihaknya juga telah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan limbah domestik. Dimana ia juga telah menyarankan kepada pengusaha laundry agar wajib IPAL. Bahkan ada salah satu loundry telah dikenai sanksi administrasi karena sudah mempunyai ijin pengelolaan (SPPL) tetapi tidak taat.

“Sudah punya ijin tetapi ijinnya diabaikan, dan tidak mempunyai IPAL, limbahnya langsung masuk di saluran air. Imbauan bagi loundry yang lain bahwa jika sudah memiliki SPPL harus dilengkapi dengan pengelolaan limbahnya, minimal ada IPAL domestik berdasarkan kapasitas,” imbau Lebang.

Kedepan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pengusaha laundry. Bagi laundry yang telah memiliki ijin, diminta dapat lebih mentaati aturan yang ada.

“Saya ingatkan dengan tegas pasti akan kita jatuhi sanksi, sampai tingkat pidana dan penutupan tempat usaha pun akan kita proses karena ini aturan,” tegasnya.

Selain itu, para pengusaha juga diharapkan dapat memberikan contoh bagi masyarakat. Minimal dapat bertanggung jawab untuk lingkungannya.

“Bagi tempat usaha yang sudah memiliki ijin lingkungan, baik skala Amdal maupun UKLUPL bahkan yang kecil pun (SPPL) diminta untuk taat, karena aturannya jelas. Kita berharap ada koordinasi yang baik dengan para pelaku usaha. Karena semakin banyak sosialisasi, semakin banyak sanksi yang diberikan. Kita akan jatuhi sanksi sesuai hasil kajian,” tukas Lebang. (PB19)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 2 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: