PNS Terima Gaji 13 dan THR, Bagaimana dengan Honorer?

MANOKWARI, PB News  – Pemberian gaji 13 dan 14 oleh Presiden Joko Widodo ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) disambut gembira oleh aparatur Negara, tak terkecuali ASN Pemkab Manokwari.

Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, FM. Lalenoh saat memberikan arahan dalam apel gabungan, Senin (28/5), menyatakan bahwa  pemerintah daerah siap  membayarkan gaji 13 dan 14 sebelum hari libur lebaran atau idul fitri. Lalu bagaimana dengan pegawai honorer dan non honorer?

Sehubungan pertanyaan tersebut, Sekda Lalenoh menginstruksikan Staf Ahli Pemerintahan untuk berkoordinasi dengan pusat.

“Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para honorer dan non honorer, saya akan mempertanyakan itu (THR, red) ke pusat, namun bukan menjanjikan. Saya juga minta Staf Ahli Bidang Pemerintahan untuk mempertanyakan hal itu ke pusat, agar bisa disinkronkan dengan pengumuman presiden,” ujar sekda.

Sekda lalu minta pegawai honorer untuk tidak berkecil hati dan tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dipercayakan kepadanya.

Padahal sesuai dengan aturan, honorer merupakan tanggung jawab daerah, yang seharusnya sudah dianggarkan melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat hanya mengurusi pegawai yang berstatus ASN.

Secara terpisah, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Didi Supriyadi mengatakan, jangankan untuk mendapatkan THR seperti PNS, status para tenaga honorer selama ini saja tidak jelas dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Jangankan THR, status saja tidak diakui oleh pemerintah. Bagaimana mau mendapatkan THR? Tidak ada THR untuk honorer. Status saja tidak ada. Kalau dapat THR paling urunan (sumbangan) dari teman-teman sejawatnya. Kalau tidak, ya siapa yang mau ngasih,” ujar Didi.

Padahal menurut Didi, beban kerja yang harus dipikul oleh para tenaga kerja honorer ini sama dengan para PNS. Namun sayang, nasib yang diterimanya jauh berbeda dengan para abdi negara tersebut.

“Beban kerjanya sama, kalau tidak masuk tetap ditegur. Hanya (terima) gaji, itu pun kalau ada. Kadang tiga bulan belum keluar. Ini pemerintah zalim. Ini ASN kerja di luar pemerintahan dilarang, sekarang ada orang di luar ASN kerja di dalam pemerintah dibiarkan dan tidak diberikan THR, tidak diberikan gaji, tidak diberikan status,” jelas dia.

Didi juga menyatakan, saat ini jumlah tenaga honorer tidak bisa dibilang sedikit. Untuk profesi guru misalnya, sekitar 1,2 juta guru di Indonesia merupakan tenaga honorer.

“Sekarang untuk jumlah guru di seluruh Indonesia ada 4 jutaan. Yang merupakan PNS itu 2,2 juta, berarti 1,8 juta ini non-PNS. Dari jumlah itu, 600 ribu orang guru tetap di swasta, berarti 1,2 juta yang honorer. Itu 800 ribu ada di sekolah negeri dan 600 ribu di madrasah. Belum lagi yang profesi lain, rata-rata 20 persennya itu honorer,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani  Indrawati mengungkapkan bahwa pembayaran THR bagi pegawai honorer atau Non PNS yang merupakan pegawai Pemerintah Daerah diatur dalam Permendagri No.33/2017.

Sehingga, pemerintah daerah yang paling berwenang terkait dengan tambahan gaji maupun tunjangan bagi pegawai honorernya. (PB8)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: