Rumdin Pemkab Manokwari Akan Segera Didata

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman akan melakukan pendataan terhadap rumah dinas (rumdin) milik Pemkab Manokwari.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Joni Towansiba menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mendata seluruh aset yang ada di Kabupaten Manokwari, khususnya rumah dinas.

Menurutnya, selama ini masih banyak pejabat Manokwari yang sudah pindah tugas ke daerah lain namun masih menempati rumah dinas milik Pemkab Manokwari.

“Kami akan mendata segera, jika sudah bukan lagi bertugas di pemerintahan Manokwari maka harus pindah,” jelasnya saat ditemui disalah satu hotel di Manokwari, Selasa (23/3/2021).

Ia menegaskan, rumah dinas tersebut nantinya akan ditempati oleh ASN Manokwari yang masih aktif.

“Ini sudah aturan, jika sudah bertugas ditempat lain tidak semestinya masih menempati rumah dinas Pemkab Manokwari. Ini sama saja korupsi,” tegasnya.

Disinggung perihal jumlah rumah dinas dimaksud, Joni mengatakan dirinya belum bisa menyebutkan secara pasti. Mengingat pihaknya belum melakukan pendataan lebih rinci.

“Jumlahnya kami belum data sehingga saya belum tahu persis, saya yakin sekira puluhan unit,” sebutnya.

Diungkapkan Joni, rumah tersebut tersebar di beberapa lokasi. Diantaranya perumahan dokter dan Reremi.

“Yang sampai saat ini belum melakukan dum. Kami akan segera mendata. Apalagi mereka yang statusnya masih pegawai negeri yang aktif di provinsi maupun Bintuni, Wondama bahkan yang sudah pindaj di Kabupaten lain untuk segera pindah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah menyurat sebagai pemberitahuan kepada yang mendiami rumah dinas tersebut untuk segera pindah.

“Sudah menyurat sejak kepemimpinan almarhum bupati Demas Paulus Mandacan, tinggal menindak lanjuti surat yang kami sudah sampaikan itu. Deadlinenya dalam tahun ini,” jelasnya.

Pihaknya akan kembali menindaklanjuti hal tersebut dimasa kepemimpinan yang baru ini, yakni kepemimpinan bupati Hermus Indou dan wakil bupati Edi Budoyo.

“Kami akan menindaklanjuti dan itu harus karena merupakan aset Pemda Kabupaten Manokwari. Jadi tidak ada alasan,” terangnya.

“Kecuali seijin Pemda Manokwari atau yang sudah di dum. Jika yang belum di dum dan belum ada ijin maka mereka harus segera kosongkan (pindah),” tutup Joni. (PB19)

**Berita ini telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 24 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: