1,153 Pengusaha Jasa Konstruksi Asli Papua Telah Daftar ke PU

 

 

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Gubernur Dominggus Mandacan telah berkomitmen mengakomodir seluruh pengusaha jasa konstruksi asli Papua yang ada di wilayah setempat, untuk terlibat dalam paket pekerjaan fisik dengan nilai anggaran di bawah Rp500 juta melalui organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Dinas Pekerjan Umum (PU) dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat Heri Gerson N. Saflembolo, mengungkapkan, jumlah profile perusahaan dari pengusaha asli Papua yang sudah masuk dan sementara diverifikasi oleh pihaknya mencapai 1,153 perusahaan. Sedangkan anggaran yang sudah dialokasikan ke Dinas PU hanya sebesar Rp 200 milyar.

“Dan untuk menjawab 1,153 pengusaha asli Papua dalam pekerjaan fisik proyek ini cukup beban buat PU karena anggarannya hanya Rp 200 milyar. Kalau rata-rata nilai proyek hanya Rp 500 juta dibagi jumlah pengusaha yang sudah masuk, hanya sekitar 400 pengusaha yang diakomodir nanti,” terang dia, saat dikonfirmasi Papua Barat News, Rabu (15/8/2018).

Menurut dia, demi mencegah terjadinya tumpang tindih atau pendobelan nama pengusaha asli Papua dalam paketan proyek maka, akan dilakukan kroscek dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang lainnya.

“Misalnya, kalau dia sudah dapat di Dinas Pendidikan maka di PU jangan dapat lagi. Dan ini sedang dirapatkan dengan pak gubernur (Dominggus,red) sudah satu minggu ini,” terang dia.

Dia melanjutkan, akurasi informasi data pengusaha Papua menjadi salah satu formulasi mengakmodir seluruh pengusaha asli Papua dalam paketan pekerjaan fisik proyek. Sebab, dari jumlah profile perusahaan yang sudah diterima oleh PU berasal dari 13 kabupaten/kota.

Keterlibatan pengusaha asli Papua dalam paketan proyek pun dinilai sangat penting, demi mendorong kapasitas pengusaha asli Papua dalam menerima paketan proyek dengan jumlah anggaran lebih tinggi.

“Inikan proyek penunjukan langsung dan tergantung dari banyaknya kegiatan. Kalau paket sampai seribu dan mendaftar lebih dari seribu otomatis sebagian tidak bisa dapat proyek,” terang Heri.

Alternatif lain mengakomodir seluruh pengusaha asli Papua adalah menurunkan nilai anggaran proyek dari Rp 500 juta ke bawah.

“Pembangunan ini untuk tanah Papua, jadi nilai anggaran bagi pengusaha asli Papua itu juga harus wajar,” ucap dia.

Ke depannya, dirinya berharap, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki data kumulatif yang akurat soal jumlah pengusaha asli Papua di Provinsi Papua Barat yang akan dilibatkan dalam pelelangan proyek.

“Sekarangkan sudah ada pembagian dana Otsus 90 untuk kabupaten/kota dan 10 dikelola provinsi. Rata-rata profile perusahaan itu asalnya dari kabupaten/kota,” ucap dia.

Dari keakuratan data, kata dia, bisa diprediksi jenis pekerjaan yang akan diberikan disertakan besaran anggaran. Sehingga, keseluruhan pengusaha asli Papua di Papua Barat bisa menerima paketan pekerjaan secara merata.

“Supaya bisa diketahui jumlah pengusaha otentik. Tapi datanya masih global baik itu non Papua dan asli Papua,” pungkas dia.

Dirinya pun berharap, pemerintah kabupaten/kota bisa mengakomodir paket pekerjaan kepada para pengusaha asli Papua, sehingga beban ke provinsi bisa dikurangi.

“Harus ada satu sistem yang dipakai dan unsur yang digunakan adalah unsur pemerataan, masalah nilai anggaran itu bersifat variabel,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, sejalan dengan amanat Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, pada dasarnya memberikan kekhususan dan kemudahan bagi pengusaha lokal.

Wakil Gubernur Mohamad Lakotani mengatakan, berdasarkan Insturuksi Gubernur yang memberikan kekhususan dan kemudahan bagi pengusaha lokal (OAP) di kabupaten/kota se-Papua Barat untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai kontrak paling tinggi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

“Gubernur sudah mengintrusikan agar paket pekerjaan dibagikan kepada pengusaha asli Papua di seluruh kabupaten/kota. Kebjikan ini sesuai Peraturan Presiden Nomor  84 Tahun 2012,” kata Lakotani kepada Papua Barat News, Kamis (9/8).

Dia mengatakan,penunjukan langsung kepada pengusaha asli Papua dilakukan per wilayah agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara pengusahaasli Papua.

“Paket pekerjaan yang ada di setiap OPD Pemrov Papua Barat diharapkan sebisa mungkin mengakomodir pengusaha asli Papua di seluru kabupaten/kota tanpa terkecuali,” tegas Lakotani.

Lakotani menegaskan, seluruh OPD dilingkungan Pemprov Papua Barat harus mengakomodir pengusaha Papua. Jangan ada pengusaha asli Papua yang tidak diamodir dengan baik . Dia pun meminta, kalau ada OPD yang tidak mengakomodir atau menunda tolong dilaporkan.

“Saya minta kalau, proyek paket pekerjaan tolong diakomodir lansung ke pengusaha Papua. Kalau ditunda akan berdampak  kepada penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat,” tegasnya.

Dia mengakui, mungkin tidak semua pengusaha OAP langsung diakomodir, namun itu akan dilakukan secara bertahap sampai benar-benar semua pengusaha OAP terakomodir.

Menurut Lakotani, apabila pengusaha asli Papua memperoleh kemudahan, maka hal itu diyakini sebagai bagian dari  pemberdayaan.

“Kami mengiginkan nilai ditingkatkan dari Rp 500 juta menjadi Rp 1 miliar atau bahkan lebih dari itu ,” kata dia.(PB15)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: