Alokasi Dana Otsus Perlu Dievaluasi

MANOKWARI, papuabaratnews.co Keberlanjutan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2002 perlu dievaluasi. Upaya evaluasi dinilai dapat menghasilkan rancangan regulasi dan kebijakan yang tepat sasaran bagi orang asli Papua.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan Cinta Indonesia (Gercin) Papua Barat, Napoleon Fakdawer mengatakan, alokasi dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat harus tetap dilanjutkan. Alasan mendasar harus dilanjutkannya adalah banyaknya sektor pembangunan di daerah yang bersumber dari alokasi dana otsus.

“Otsus tidak gagal, justru yang harus kita persoalkan adalah pengelola dana otsus di daerah yang tidak menciptakan regulasi terkait penggunaan dana otsus tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News, Selasa (25/8/2020).

Napoleon menuturkan, kebijakan pengucuran dana oleh pemerintah pusat ke daerah sudah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Otsus. Karena itu, pengelola anggaran di daerahlah yang bertanggung jawab mengelola dan menggunakan sesuai tujuan dan target.  Pemerintah daerah wajib menjelaskan kepada publik terkait sejauh mana realisasi penggunaan dana otsus telah tepat sasaran untuk kesejahteraan orang asli Papua atau belum.

“Aspirasi penolakan otsus karena banyak sejumlah pihak yang menilai otsus gagal. Karena itu pemda setempat harus mensosialisasikan kepada publik sejauh mana pelaksanaan pembangunan yang didanai dari otsus,” urainya.

Ia melanjutkan pelaksanaan evaluasi penggunaan dana otsus harus dilakukan sehingga dapat diketahui secara pasti capaian penggunaan dana otsus. Masyarakat perlu mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan penggunaan dana otsus. Dia mengajak agar masyarakat asli Papua mendukung kebijakan pemerintah daerah yang meminta ke pusat untuk melanjutkan kucuran dana otsus bagi Papua dan Papua Barat. Diakuinya sampai saat ini banyaknya pembangunan di daerah bersumber dari dana otsus. Karena itulah kebijakan keberlanjutan otsus di Papua harus didukung.

“Otsus telah banyak menyelesaikan persoalan pemerataan pembangunan di daerah walau belum merata. Namun, upaya perbaikan tetap dilakukan oleh pemerintah,” beber Napoleon.

Dia menilai pro dan kontra terkait persoalan integrasi Papua ke dalam NKRI telah final dan selesai. Karena itu bagi dia, munculnya gerakan masyarakat yang menentang keberlanjutan otsus di Papua tidak dicampur aduk dengan sejarah integrasi Papua ke dalam pelukan NKRI. Menurutnya sejarah integrasi Papua telah final dan mengikat.

“Integrasi Papua ke dalam NKRI secara internasional telah final pada Pepera tahun 1969. Karena itu sejarah ini tidak boleh diubah lagi demi kepentingan sesaat,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News, Edisi Rabu 26 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: