Anggaran Penanganan Covid-19 Papua Barat 50 Miliar

MANOKWARI, PB News – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan alokasi anggaran pencegahan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disesase (Covid-19) Provinsi Papua Barat mencapai Rp50 miliar. Dia menerangkan anggaran tersebut bersumber dari pemangkasan  anggaran perjalanan dinas dan rapat  Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Anggaran kita sekitar 50 miliar sesuai perhitungan gugus tugas provinsi,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media, di Manokwari, Senin (6/4/2020).

Menurut Dominggus realokasi anggaran pencegahan Covid-19 di daerah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, kepada seluruh kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyiapkan anggaran pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selain itu menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tentang penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan atau Penanganan Covid-19.

“Anggaran yang diajukan kita pertimbangkan agar dapat mengakomodir seluruh daerah sehingga tidak tumpang tindih,” urainya.

Dominggus menegaskan jika anggaran 50 miliar tetap harus melalui persetujuan DPR Provinsi Papua Barat. Karena itu serapan anggaran terfokus pada upaya pencegahan dan pengendalian sebaran Covid-19 di seluruh Papua Barat.

“50 M ini sudah dihitung oleh tim gugus tugas namun harus mendapat persetujuan DPR,” tukasnya.

Direvisi

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi  Papua Barat menganggarkan dana sebesar Rp98 miliar untuk penanganan Covid-19 Papua Barat.

Namun adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2020 kemudian ditindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan  Nomor 6 Tahun 2020 dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri untuk menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan daerah, maka nilainya direvisi menjadi Rp50 Miliar.

“Awalnya kita belum tau kebijakan pemerintah pusat, kita kira kita bertanggung jawab untuk  kabupaten/ kota, “ ungkap Dominggus.

Mendagri instruksikan kepada kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota  untuk melihat kembali APBD di tahun 2020 yang sudah disahkan.”Kita lihat pos-pos apapun penggunaan  yang  tidak terlalu penting, taruhlah masalah rapat koordinasi, rapat teknis,  yang dilaksanakan oleh OPD-OPD terkait  di provinsi yang di gilir dari kabupaten/ kota ini yang kita revisi dan  kita tiadakan,” katanya.

Dan anggaran tersebut bisa digunakan  tentunya setelah meminta persetujuan DPRD. “Kalau mereka sudah menyetujui  maka kita akan gunakan,” ungkapnya.

Menurut Dominggus intruksi ini bukan hanya untuk gubernur, tetapi untuk bupati dan walikota, maka itu di kabupaten/kota juga  harus segera mengamati APBD mereka. “Kalau ada yang tidak penting maka direvisi,” tegasnya.

Berdasarkan proposal atau rincian terakhir dari Gugus Tugas  Covid Papua Barat dana yang dibutuhkan  berkisar sekitar Rp 50 Milliar itu akan digeser secara bertahap.

“Alat Pelindung Diri (APD) juga kita dapat dari pusat, maka akan ada pengurangan di sini, tapi juga ada hal-hal lain yang  bisa ditangani kabupaten. Yang jelas kita sudah revisi dan dapatnya sekitar 50 M,” bebernya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: