Bandel, PT SDIC Tunggak PABT dan PAP

MANOKWARI, papuabaratnews.co – PT SDIC Papua Cement Indonesia (SPCI) yang menproduksi Semen Conc Manokwari bisa disebut bandel. Sejak beroperasi, perusahaan asal Tiongkok itu disebut tidak melaksanakan kewajiban membayar Pajak Air Bawah Tanah (PABT) dan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pememerintah Provinsi Papua Barat dengan lancar.

Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat  Sugiyono membenarkan bahwa masih ada tunggakan pajak dari PT SDIC untuk sektor pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan.

Sugiyono menyebutkan kepatuhan membayar sesuai ketentuan tidak dipenuhi oleh PT SDIC Semen Maruni. Managemen PT SDIC beralasan perusahaan belum memperoleh keuntungan, sehingga nilai pajak yang seharusnya dibayar tidak dipenuhi.

“PT SDIC termasuk perusahaan yang bandel. Kepatuhan membayar pajak seharusnya di atas Rp200 juta,” ujarnya di Manokwari, Kamis (29/4/2021).

Sugiyono menyebutkan kepatuhan PT SDIC Semen Maruni memenuhi kewajiban pembayaran pajak air dan permukaan tanah sesuai amanat Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah yang dibagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak bawah air tanah (PABT) dan pajak air permukaan (PAP).

Dia mengaku, ketidakpatuhan PT SDIC Semen Maruni itu telah mendapat teguran Inspektorat. Namun sampai saat ini belum ada tindaklanjut.

“Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan dan sudah ada temuan, namun belum ada tindaklanjut dari managemen PT SDIC,” terangnya.

Dia menambahkan kepatuhan membayar pajak air permukaan tanah (PAP)  telah diatur secara rinci melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang tata cara penghitungan besaran nilai perolehan air permukaan yang dibayarkan ke daerah.

“Selama ini memang mereka telah membayar, namun tidak sesuai ketentuan harga yang telah diatur,” papar Sugiyono.

Inspektorat menegaskan kepatuhan perusahaan baik nasional maupun asing membayar pajak merupakan kewajiban utama.  Karena pajak merupakan penyumbang pembangunan daerah yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurutnya, kepatuhan membayar pajak bukan fakultatif yang dapat dipenuhi atau tidak oleh lembaga atau pun perusahaan yang menjalankan operasional di daerah.

“Pajak ini bukan untuk pejabat tetapi untuk kepentingan pembangunan daerah,” pungkasnya.  (PB22)

 

**Berita ini Telah Diterbitkan di harian Papua Barat News Edisi Senin 3 Mei 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: